Follow detikFinance
Rabu, 13 Des 2017 10:46 WIB

Soal Aturan Skema Baru Tarif Listrik Panas Bumi Ini Kata Pertamina

Muhammad Idris - detikFinance
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - PT Pertamina (Persero) mendukung aturan baru pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2017 tentang pengembangan energi baru dan Terbarukan (EBT) yang membuka peluang untuk proses penentuan tarif secara bussines-to-bussines (B2B) antara PLN dan pengembang listrik swasta.

Direktur Utama Pertamina, Elia Massa Manik menyambut baik regulasi tersebut. Menurutnya dalam beberapa tahun ke depan, Pertamina masih akan mengembangkan energi panas bumi dan regulasi ini akan mempercepat pembangunan energi terbarukan seperti baik panas bumi, bio massa, hidro, matahari dan lainnya.

"Regulasi yang ramah investasi dan mendukung terciptanya clean energy ke depan ini positif. Kami sendiri sudah membangun pembangkit listrik panas bumi dengan kapasitas terpasang 587 MW. Potensinya sangat besar, dari total 29 Gigawatt, yang baru terpasang masih kurang dari 3 Gigawatt. Untuk itu regulasi memiliki peran penting dalam pengembangan energi panas bumi ke depan," kata Massa dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/12/2017).

Senada dengan itu, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak mengatakan, regulasi terbaru ini memungkinkan adanya skema B2B, jika rata-rata biaya pokok produksi (BPP) pembangkit listrik dinilai kurang.

Ia mencontohkan, proyek pembangkit Panas Bumi Rantau Dedap yang berada di Kabupaten Muara Enim dan Lahat, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan pada akhirnya penentuan harga listriknya ditentukan melalui proses amendemen perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA).

"Dari target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 mendatang, sekitar 7.200 MW atau 16 persen akan datang dari panas bumi, dan investasi di sektor ini di perkirakan akan mencapai US$ 8 miliar. Untuk itu kita harus menyiapkan beberapa strategi, yang pertama regulasinya harus mendukung," terang Yunus.

"Kemudian pilihan lain, kita juga bisa menggunakan pinjaman lunak, sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau bisa juga bekerja sama dengan negara lain, yang memiliki teknologi yang lebih maju, sehingga terjadi transfer teknologi di sana," katanya lagi.

Sejak pemerintah memperbaiki regulasi terkait pengembangan panas bumi, tambah Yunus, investasi di sektor ini semakin meningkat. Dalam setahun terakhir misalnya, ada 80 penandatanganan pembangkit listrik energi terbarukan oleh IPP (independent power producers) dengan kapasitas pembangkit listrik mencapai 1.100 MW yang terdiri dari PLTA, PLT biomassa, PLTP, dengan investasi US$ 2,9 miliar. Sementara potensi energi baru terbarukan di Indonesia mencapai 443,2 GW dan yang termanfaatkan baru 8,8 GW atau 2 persen saja.

"Intinya kebijakan yang kami susun, mengacu pada 3 hal, kompetitif atau murah, terjangkau oleh masyarakat dan harus terdistribusi dengan baik atau yang dikenal dengan istilah energi berkeadilan," kata Yunus.

Sementara itu, Duta Besar Republik India untuk Indonesia, Pradeep Kumar Rawat mengungkap, tantangan masing-masing negara dalam mengembangakan energi baru dan terbarukan berbeda satu sama lain.

Di India misalnya, pemerintah tidak bisa mengelak dari polusi udara yang dihasilkan dari kota-kota dengan pertumbuhan populasi dan maraknya pembangunan infrastruktur seperti New Delhi.

"Pemerintahan kami sudah melakukan banyak hal. Misalnya di Delhi, kami melarang angkutan umum menggunakan bensin dan solar dan menggantinya dengan CNG. Kami juga tengah mengembangkan agar tenaga panel surya tidak hanya digunakan pada malam hari namun juga siang hari. Tapi bagaimanapun Delhi tetap menjadi salah satu kota penghasil karbon terbesar karena padatnya populasi, kemacetan dan pembangunan di sana," kata dia.

Pertamina Dukung Pengembangan Mobil Listrik

Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di masa depan, PT Pertamina (Persero) bertekad untuk memberikan kontribusi dengan mendukung tumbuhnya industri mobil listrik di Tanah Air.

SVP Research dan Technology Center of Pertamina, Herutama Trikoranto, mengatakan pihaknya siap untuk mengembangkan penggunaan energi hijau untuk transportasi, dalam hal ini mobil listrik, termasuk kegiatan komersial dan rumah tangga.

"Terkait regulasi, infrastruktur, dan sebagainya perlu kita siapkan dengan baik," ujar Herutama.

Namun demikian, mengingat Pertamina bukan perusahaan yang memegang linsensi dalam pengembangan teknologi kendaraan bermotor di Indonesia, untuk itu pihaknya lebih memilih berkolaborasi dengan para produsen kendaraan bermotor.

"Tentu saja kolaborasi dengan auto makers itu menjadi penting khususnya dalam hal penyiapan roadmap yang disiapkan untuk penetrasi pasar seperti apa," kata Herutama. (idr/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed