Follow detikFinance
Jumat 15 Dec 2017, 19:30 WIB

Bagaimana Seharusnya Skema Pembentukan Holding Migas?

Dana Aditiasari - detikFinance
Bagaimana Seharusnya Skema Pembentukan Holding Migas? Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Rencana pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus bergulir. Setelah holding BUMN tambang, kali ini yang akan dibentuk adalah holding BUMN Migas.

Salah satu skema yang dibahas adalah peleburan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Pertagas yang merupakan anak usaha PT Pertamina. Hasil peleburan usaha tersebut kemudian akan menjadi anak usaha Pertamina.

Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu menilai, skema pembentukan holding tersebut sama sekali tidak sesuai dengan rencana penataan BUMN migas yang saat ini pembahasan aturannya tengah bergulir di Komisi VII melalui Revisi UU Migas yang pembahasannya tengah berguli di Komisi VII.

"Rencana holding migas itu tidak sesuai dengan bahasan UU Migas, kita maunya memfokuskan kor bisnis BUMN. Pertamina fokus minyak sedangkan PGN fokus bisnis gas. Bukan malah Pertamina mencaplok PGN," kata dia saat dihubungi Jumat (15/12/2017).


Oleh karena itu lanjut Gus Irawan, anak perusahaan Pertamina yang menjalankan bisnis gas, mesti dileburkan ke dalam PGN supaya tidak mengalami kerugian sebagaimana temuan BPK dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2017.

Lalu dengan penataan semacam itu, DPR berkeyakinan pengawasan terhadap BUMN akan semakin efektif. Karena, ungkap Gus Irawan, disinyalir cucu perusahaan Pertamina yakni Pertagas Niaga yang merupakan anak dari perusahaan Pertamina Gas (Pertagas) melakukan aksi 'broker' hingga membuat harga gas di Medan pada waktu itu menjadi sangat mahal mencapai USD 12,28 per MMBTU.

"Pertagas harus dilebur ke PGN supaya efisien. Kalau gini semua ambil margin, konsumen yang dirugikan. Belum lagi yang di Dapil saya Medan itu, cucu Pertamina, Pertagas Niaga jadi trader calo dan mengambil USD 0,7 per MMBTU. Ini yang membuat industri di Medan tereak karena harga gas kemahalan dan produknya tidak mampu bersaing," tutur dia.

"Jangan semuanya diserahkan ke Pertamina, kayak supermen aja. LPG aja yang diurus pertamina saat ini mengalami kelangkaan. Kalau semua dikasih ke Pertamina, rusak tatakelolanya," pungkas Gus Irawan.

Sebagai catatan bahwa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2017 BPK, menemukan potensi kerugian Pertagas bersumber dari tidak optimalnya bisnis niaga dan transportasi gas perusaaan di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur dalam periode 2014 hingga semester I 2016.

"Pada kegiatan niaga gas, Pertagas menanggung kehilangan pendapatan senilai USD 16,57 juta dan timbulnya piutang macet senilai USD 11,86 juta akibat penyusunan nominasi, skema niaga, dan operasi pemanfaatan gas Pondok Tengah yang tidak mempertimbangkan kondisi operasi, serta pengalihan alokasi gas untuk kebutuhan Compressed Natural Gas (CNG) kepada PT Mutiara Energy (PT ME)," tulis Ketua BPK, Moermahadi Soerja dalam IHPS I 2017.

Sementara pada aspek lain, arus komunikasi Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR mengalami hambatan lantaran adanya aksi boikot terhadap Rini.

Pencekalan ini bermula sejak Panitia Khusus DPR RI untuk Pelindo II, menemukan fakta bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno telah dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat 2a dan Pasal 24 ayat 2 serta UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat 1, yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 36 trilliun.

Temuan dari Pansus Pelindo II ini, pada 23 Desember 2015, telah diterima dan disahkan oleh Sidang Paripurna DPR RI, yang merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Rini Soemarno dari jabatan Menteri BUMN dan dilarang menghadiri Rapat-Rapat Kerja dengan DPR RI.

Akibat tersendatnya koordinasi Kementerian BUMN dengan DPR membuat Menteri Rini bertindak semaunya tanpa menghiraukan fungsi pengawasan yang dimiliki Komisi VI.

Sementara Komisi XI DPR meminta agar proses hoding dihentikan karena pelaksanaan penyertaan modal negara tidak sesui dengan UU 19/2003 dan UU 17/2003. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed