Arcandra mengungkapkan, target EBT 23% di 2025 mendatang sudah tidak dapat ditawar lagi. Akan tetapi, untuk mencapai target tersebut ditemui beberapa kendala.
"Namun demikian, untuk mencapai yang 23%, ada beberapa kendala. Kendala-kendala ini nanti akan dibahas," ujar Arcandra di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (22/12//2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kendala-kendala lain yang tadi kita bahas termasuk dalam hal masalah interest rate, bunga suku, tingkat suku bunga kita yang cukup tinggi dibandingkan di negara lain," ujar Arcandra.
Dalam kesempatan ini, juga dibahas mengenai porsi EBT di masing-masing sumber energi, seperti tenaga matahari yang potensinya di masing-masing daerah berbeda-beda.
"Untuk renewable energy, soal solar tenaga surya kita enggak di NTT saja, daerah-daerah lain juga masuk, atau mengembangkan solar," kata Arcandra.
Mengenai sejumlah proyek EBT yang disebut terbengkalai, Arcandra mengaku, pihaknya tengah mempelajari lebih lanjut tentang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Dari data yang kita terima sedang kita pelajari, yang dari BPK sedang kita pelajari definisi-definisi yang ada. Apakah ini sudah selesai tapi belum bisa di-handover-kan (dialihkan) ke Pemerintah Daerah, atau bagaimana, ini yang sedang kita pelajari," tutur Arcandra. (ara/zlf)











































