.webp)
Di awal tahun ini juga terjadi penyesuaian tarif listrik 900 VA non subsidi. Dari 22,8 juta pelanggan listrik rumah tangga (R-1) 900 VA, hanya 4,1 juta yang dinilai layak mendapatkan subsidi. Agar subsidi listrik tepat sasaran, maka harus dilakukan penyesuaian tarif terhadap 18,7 juta pelanggan 900 VA.
Selain itu, ada aturan skema gross split ini telah dipayungi oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017, tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Permen ESDM 08/2017). Dalam Permen ESDM 08/2017 pasal 1 dijelaskan, kontrak bagi hasil gross split adalah kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi, tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di tahun ini juga Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan sejumlah pembangkit listrik di beberapa daerah di Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan rasio elektrifikasi, khususnya di wilayah terpencil.
Masih di tahun yang sama, Freeport Indonesia sepakat menjual hingga 51% sahamnya ke pemerintah Indonesia. Kesepakatan itu diumumkan Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Kementerian ESDM, Selasa (29/8/2017).
Berikut kejadian menarik di sektor energi sepanjang 2017 yang dirangkum detikFinance.
Pertamina Ngebor Dua Sumur Migas
|
Foto: Agung Pambudhy
|
Mengawali tahun 2017, pada 1 Januari 2017 PT Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) melakukan pemboran 2 sumur migas, yaitu sumur eksplorasi Puspa 03 atau PPA-003 di Kabupaten Muaro Jambi ,Provinsi Jambi dan sumur pengembangan OGN-A5 di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
"Aktvfitas pemboran di 2 lokasi ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung ketahanan energi Indonesia. Di satu sisi melalui pemboran eksplorasi kami mencari cadangan migas, sementara pemboran pengembangan untuk mendukung pemenuhan target produksi minyak PT Pertamina EP sebesar 83.865 BOPD dan gas sebesar 1.042 MMSCFD," ujar Nanang Abdul Manaf, Exploration & New Discovery Project Director PT Pertamina EP, Senin (1/1/2016).
Tarif Listrik Rumah Tangga Mampu 900 VA Naik
|
Foto: Grandyos Zafna
|
Untuk itu, PLN membuat golongan tarif baru yaitu Rumah Tangga Mampu (RTM) dengan daya 900 VA. Kode golongan tarif baru tersebut adalah R-1/900 VA-RTM.
Dari 22,8 juta pelanggan listrik rumah tangga (R-1) 900 VA, hanya 4,1 juta yang dinilai layak mendapatkan subsidi. Agar subsidi listrik tepat sasaran, maka harus dilakukan penyesuaian tarif terhadap 18,7 juta pelanggan 900 VA.
Kementerian ESDM sudah menetapkan skema kenaikan tarif listrik secara bertahap sebanyak 3 kali untuk 18,7 juta pelanggan 900 VA, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 (Permen ESDM 28/2016). Berdasarkan aturan itu, kenaikan tarif akan terjadi di 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017, naik sekitar 30% di tiap tahap.
Berdasarkan Permen ESDM 28/2016, tarif listrik rumah tangga (R-1) 900 VA yang saat ini Rp 605/kWh akan naik menjadi Rp 791/kWh di 1 Januari 2017. Kemudian pada 1 Maret 2016 tarif naik lagi dari Rp 791/kWh menjadi Rp 1.034/kWh. Lalu di 1 Mei 2017 berubah dari Rp 1.034/kWh menjadi Rp 1.352/kWh.
Aturan Gross Split Diteken
|
Foto: Reuters
|
Dalam Permen ESDM 08/2017 pasal 1 dijelaskan, kontrak bagi hasil gross split adalah kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi, tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.
Pasal 3 menyebutkan, kontrak bagi hasil gross split wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok, yaitu penerimaan negara, wilayah kerja dan pengembaliannya, kewajiban pengeluaran dana, perpindahan kepemilikan hasil produksi atas migas, jangka waktu, dan kondisi perpanjangan kontrak.
Juga penyelesaian perselisihan, kewajiban pemasokan migas untuk kebutuhan dalam negeri, berakhirnya kontrak, kewajiban pasca operasi pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, pengalihan hak dan kewajiban, pelaporan yang diperlukan, rencana pengembangan lapangan, pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia, pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, pengembangan masyarakat sekitar, dan jaminan hak masyarakat adat.
Tercantum di pasal 4, bagi hasil dalam skema gross split dihitung berdasarkan bagi hasil awal (base split), komponen variabel (variable split), dan komponen progresif (progresif split). Variable dan progresif split akan menambah dan mengurangi base split bagian negara atau bagian kontraktor.
Pasal 5 mengatur, base split untuk minyak bumi adalah 57% bagian negara dan 43% bagian kontraktor. Sedangkan untuk gas 52% bagian negara dan 48% bagian kontraktor.
Variable split yang dapat menambah split untuk kontraktor adalah status wilayah kerja, lokasi lapangan, kedalaman reservoir, ketersediaan infrastruktur pendukung, jenis reservoir, kandungan karbondioksida (CO2), kandungan hidrogen sulfida (H2S), berat jenis minyak bumi, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) saat pengembangan lapangan, dan tahapan produksi.
Sedangkan progresif split adalah harga minyak bumi dan jumlah kumulatif produksi migas. Semua komponen variabel dan komponen progresif disebutkan di pasal 6 ayat 2 dan 4.
Selanjutnya pasal 7 menerangkan, Menteri ESDM dapat memberikan tambahan split hingga 5% kepada kontraktor ketika perhitungan komersialisasi lapangan tidak mencapai keekonomian. Sebaliknya, Menteri ESDM juga dapat mengurangi split kontraktor hingga 5% untuk diberikan pada negara bila keekonomian lapangan sudah melebihi keekonomian tertentu.
Pasal 12 ayat 1 menyatakan, penerimaan kontraktor (contractor take) dalam bagi hasil gross split merupakan bagian kontraktor yang dihitung berdasarkan persentase gross produksi setelah dikurangi pajak penghasilan (PPh).
Selain mengatur bagi hasil, aturan baru ini pada pasal 17 ayat 1 dan 2 mewajibkan kontraktor untuk memenuhi kebutuhan migas di dalam negeri. Kontraktor harus menyerahkan 25% dari migas bagiannya untuk keperluan dalam negeri dengan harga sesuai Indonesia Crude Price (ICP).
Soal TKDN dan tenaga kerja, pasal 18 ayat 1 mewajibkan kontraktor memprioritaskan penggunaan tenaga kerja, barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dari dalam negeri.
Meski tak ada cost recovery, seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas yang dibeli kontraktor menjadi milik negara. Begitu juga tanah yang dibebaskan kontraktor, menjadi milik negara. Ditetapkan di pasal 21 dan pasal 22.
Permen ESDM 08/2017 ini telah diteken oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 13 Januari 2017 dan diundangkan pada 16 Januari 2017.
Pertamina Resmi Kuasai 64% Saham Perusahaan Migas Prancis
|
Foto: Danang Sugianto/detikFinance
|
Hasil dari tender offer (penawaran untuk membeli saham) tersebut telah diumumkan oleh Autorité des marchés financiers (AMF) Prancis pada 25 Januari 2017 waktu setempat.
Terhitung mulai 1 Februari 2017, PIEP akan mengendalikan sebanyak 125.924.574 lembar saham dan hak suara di Maurel & Prom, yang setara dengan 64,46% saham dan 63,35% hak suara di Maurel & Prom.
Selain itu, PIEP juga mengendalikan sebanyak 6.845.626 ORNANE (obligasi yang dapat ditukar dengan uang dan saham) 2019, atau setara dengan 46,70% dari outstanding ORNANE 2019.
PIEP juga akan memegang 3.848.620 ORNANE 2021, yang setara dengan 36,88% dari outstanding ORNANE 2021.
Dirut dan Wadirut Pertamina Dicopot
|
Foto: Grandyos Zafna
|
Menteri BUMN Rini Soemarno menyebut ada permasalahan kepemimpinan di tubuh Pertamina. Di mana jika ini diteruskan akan membahayakan bagi Pertamina itu sendiri.
"Tapi dalam perjalanannya, kita lihat baru beberapa bulan ternyata ada permasalahan kepemimpinan," ujar Rini.
Atas dasar itu, Rini melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin sore atas pemberhentian Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang dari Dirut dan Wadirut Pertamina. Surat Keputusan (SK) pergantian direksi Pertamina tersebut pun ditandatangani Rini semalam.
"Makanya tadi malam saya menandatangani yang hari ini dilakukan oleh Pak Gatot dan tadi malam saya tandatangani," tutup Rini.
Jonan Terbitkan IUPK untuk Freeport dan Amman Mineral
|
Foto: Andik Kristiawan/Istimewa.
|
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), perusahaan tambang pemegang KK harus mengubah status kontraknya menjadi IUPK agar dapat mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tapi belum sampai tahap pemurnian).
Merespons aturan tersebut, Freeport dan AMNT telah mengajukan surat permohonan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan pada Januari lalu. Permohonan mereka dikabulkan oleh Jonan.
"Pada hari ini Menteri ESDM menyetujui perubahan KK Freeport dan Amman menjadi IUPK. Tentunya perubahan ini suatu milestone penting dari PP 1/2017. Ini sesuai janji Pak Menteri di Ambon kemarin untuk menandatangani IUPK Freeport dan Amman. Pada prinsipnya sudah dilakukan Pak Menteri," kata Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/2/2017).
Elia Massa Jadi Dirut Pertamina
|
Foto: Massa Manik (Foto: Ari Saputra/detikcom)
|
Keputusan penunjukkan Elia ini diambil secara resmi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang digelar di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini, Kamis (16/3/2017).
Nama-nama yang sempat santer dikait-kaitkan untuk mengisi bangku kepemimpinan Pertamina paska diberhentikannya Dwi Soetjipto, yakni Dirut PTPN III Elia Massa Manik, Dirut Krakatau Steel Sukandar, hingga Staff Khusus Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.
Jokowi Resmikan 8 PLTG 500 MW
|
Foto: Agus Trimukti/Humas PLN
|
Peresmian dilakukan dilakukan di MPP PLTG Mempawah, yang terletak di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (18/3/2017).
"Saat saya ke sini meletakkan batu pertama, saya bertanya kapan selesai MPP yang sedang dibangun? Kata Dirut PLN, saat itu beliau bilang '6 bulan pak'. Benar 6 bulan? 'Iya pak'. Janji? 'Janji pak'. Dan ternyata memang selesai," cerita Jokowi saat memberikan sambutan di lokasi, Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (18/3/2017).
Adapun ke 8 MPP PLTG yang diresmikan ialah :
1. MPP Jeranjang- Lombok dengan kapasitas ( 2 x 25 MW) yang telah beroperasi sejak tanggal 27 Juli 2016.
2. MPP Air Anyir- Bangka dengan kapasitas (2x25 MW) beroperasi sejak 13 september 2016
3. MPP Tarahan – Lampung (4x25 MW) beroperasi sejak 29 september 2016
4. MPP Nias (1x25 MW) Mulai beroperasi pada 31 oktober 2016
5. MPP balai Pungut-Riau dengan kapasitas (3x25 MW) mulai beroperasi sejak 13 November 2016
6. MPP Suge- Belitung (1x25 MW) mulai beroperasi pada 22 November 2016
7. MPP Paya Pasir-Medan berkapasitas (3x25 MW) mulai beroperasi sejak 9 desember 2016.
8. MPP Pontianak kapasitas (4x25 MW) mulai beroperasi pada 8 November 2016.
Jonan Resmikan Kapal Raksasa Pengolahan Gas Bernama Jangkrik
|
Foto: Hendra Kusuma-detikFinance
|
Pantauan detikFinance, Selasa (21/3/2017), Ignasius Jonan didampingi istrinya yakni Ratna Jonan. Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala SKK Migas Amin Sunaryadi, Dirjen Migas IGN Wiratmaja Puja, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, serta beberapa pejabat lainnya, seperti Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi.
Nama Jangkrik diambil dari lokasi lapangan gas sumber gas alam yang akan diolah menggunakan kapal FPU itu. Lapangan Jangkrik berlokasi di Blok Muara Bakau, Kalimantan Timur.
Kapal pengolahan gas Jangkrik juga menjadi yang fasilitas terapung yang paling besar di Indonesia, dengan lebar 46 meter dan panjang 192 meter.
Upacara penamaan kapal FPU Jangkrik ditandai dengan pemecahan kendi oleh Ibu Ratna Jonan. Adapun, pemberian nama kapal oleh seorang wanita merupakan sudah menjadi tradisi dalam dunia kemaritiman sejak akhir abad 18. Di mana sebagai wujud rasa syukur atas segala pencapaian.
Kapal FPU Jangkrik dirancang untuk pengolahan gas dengan kapasitas hingga 450 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd). Sebanyak 10 sumur produksi gas bawah laut yang telah dikompresi dan siap untuk diproduksikan, akan dihubungkan dengan FPU yang kemudian akan mengolah dan menyalurkan gas menggunakan pipa bawah laut sepanjang 79 km dan selanjutnya ke darat yaitu ke dalam jaringan produsen gas Kalimantan Timur dan pada akhirnya kepada pemakai dalam negeri di Kalimantan Timur dan kilang LNG Bontang.
Kapal pengolahan gas Jangkrik juga berfungsi sebagai penyulingan dan menstabilkan kondensat serta menyalurkannya ke darat melalui jaringan distribusi setempat dan berakhir di kilang kondensat Senipah.
Lebih dari 50% produksi Lapangan Jangkrik akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap kebutuhan energi nasional dan pembangunan ekonomi.
Blok Muara Bakau dioperatori oleh ENI Muara Bakau B.V sejak 2002 dengan kepemilikan saham sebanyak 55% dan mitranya Engie E&P sebesar 33,3% serta PT Saka Energi Muara Bakau sebesar 11,7%.
Penemuan gas pertama didapatkan pada tahun 2009 pada garis sumur Jangkrik-1. Di blok yang sama, pada sekitar 20 km di sebelah Timur Laut Lapangan Jangkrik, ditemukan lapangan Jangkrik North East pada tahun 2011.
Rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) lapangan Jangkrik disetujui tahun 2011, sedangkan Jangkrik North East tahun 2013. Persetujuan PoD Jangkrik North East mencantumkan integrasi dengan pengembangan lapangan Jangkrik dalam satu proyek tunggal yang dinamakan "Proyek Komplek Jangkrik".
Jokowi Resmikan Proyek Pembangkit Listrik 50 MW
|
Foto: Fadhly Fauzi Rachman/detikFinance
|
Selain itu, acara ini juga dibarengi dengan peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tidore sebesar 14 MW melalui video confrence, serta Program Listrik Desa yang tersebar di 4 provinsi, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
"Inilah upaya, pemerintah dalam rangka sediakan kelistrikan. Dan sudah juga kita perintahkan berbagai menteri untuk hadirkan berbagai terobosan dalam rangka percepatan kelistrikan," kata Jokowi dalam sambutannya di Holtekamp, Jayapura, Selasa (9/5/2017)
Jokowi juga meminta Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mementingkan penyediaan gas bagi PLN. Hal itu agar pembangkit listrik yang menggunakan gas bisa terus beroperasi tanpa masalah.
Sementara di lain kesempatan, Direktur Bisnis Regional Maluku-Papua PLN, Haryanto W.S menjelaskan, pembangunan PLTMG MPP Jayapura 50 MW sudah dimulai sejak Januari 2017. Progres pembangunan diperkirakan rampung dalam 8 bulan atau pada September 2017.
Jika pembangkit ini beroperasi maka suplai listrik di Papua akan bertambah 50 MW dari kapasitas saat ini 84 MW. PLTMG MPP ini juga merupakan pembangkit listrik yang mampu berpindah tempat, sehingga jika kapasitas listrik di wilayah tersebut sudah terpenuhi bisa berpindah ke tempat lain. PLTMG MPP juga merupakan bagian dari mega proyek pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW.
"Untuk bahan bakarnya bisa diesel atau gas. Tahap pertama pakai diesel, nanti selanjutnya pakai gas. Kita mau alokasi dari Tangguh," tambah Haryanto.
Sedangkan PLTU Tidore akan menambah 14 MW dari daya tangan dan di Tidore saat ini sebesar 27 MW. Sementara untik Program Listrik Desa PLN dilakukan di 126 desa yang terdiri dari 92 desa di Papua dan Papua Barat, serta 35 desa di Maluku dan Maluku Utara.
Adapun nilai kontrak PLTMG MPP Jayapura itu mencapai Rp 498 miliar, serta 35 juta Euro untuk pembangunan, biaya pengoperasian dan pemeliharaan selama 5 tahun. Sedangkan anggaran untuk program listrik desa di Maluku dan Maluku Utara mencapai Rp 101 miliar, sementara di Papua dan Papua Barat mencapai Rp 119 miliar.
Ada Kapal Genset Raksasa, Listrik NTT Kini Surplus
|
Foto: Pool
|
Manager PT PLN (Persero) Area Kupang, NTT, Elpis J Sinambela, mengungkapkan listrik NTT daya mampu listrik di NTT sebesar 120 MW. Dengan beban puncak 74 MW, maka surplus listrik di NTT per Agustus 2017 ini sebesar 46 MW.
"Listrik kita surplus sejak masuknya Marine Vessel pada Desember 2016. Waktu itu Pak Jokowi datang dan mengatakan dalam waktu dua tahun listrik NTT sudah harus menyala," kata Elpis, di sela-sela roadshow Direktur Human Capital Management PLN, Muhammad Ali, bersama sejumlah media nasional di NTT, Selasa (15/8/2017).
Freeport Sepakat Jual 51% Saham ke RI
|
Foto: Mindra Purnomo
|
CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, turut mendampingi Jonan dan Sri Mulyani. Intinya, Freeport sepakat kegiatan tambang di Papua diperpanjang setelah 4 syarat pemerintah terpenuhi.
Pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan Freeport akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan Kontrak Karya (KK).
Kedua, divestasi saham Freeport sebesar 51% untuk Indonesia. Ketiga, Freeport membangun smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur
Keempat, penerimaan negara secara agregat lebih besar dibandingkan saat masih berlaku rezim KK. Hal ini didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk Freeport.
Kegiatan tambang Freeport akan diperpanjang hingga 2041 sejak berakhir pada 2021 nanti, namun tidak diberikan sekaligus 20 tahun.
"Perpanjangan pertama diberikan sampai 2031, kedua sampai 2041. Apakah otomatis? Secara hukum tidak bisa, ada persyaratan misalnya harus bayar pajak royalti, tidak melanggar Undang Undang. Selama ini dipenuhi akan diberikan (perpanjangan sampai 2041), ini akan dicantumkan dalam IUPK. Kalau memenuhi ini semua otomatis akan diperpanjang," tegas Jonan.
Menurut Jonan, butuh pertemuan berkali-kali dengan Freeport sebelum sampai pada kesepakatan itu.
"Ya kira-kira 20 kali, saya selalu laporkan ke presiden," kata Jonan.
Lepas 51% Saham
Salah satu kesepakatan penting adalah Freeport bersedia melepas 51% saham (divestasi). Artinya, porsi kepemilikan pemerintah di Freeport yang sekarang hanya 9,36% akan menjadi mayoritas.
Divestasi saham Freeport juga menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pertama ini mandat presiden dan bisa diterima Freeport Indonesia bahwa divestasi yang akan dilakukan menjadi 51% total," tutur Jonan.
Selanjutnya, pemerintah dan Freeport akan membahas divestasi itu lebih rinci. Materi pembahasan antara lain, kapan mulai divestasi, mekanisme divestasi, dan harga saham.
Intinya, pemerintah dan Freeport masih perlu duduk bersama lagi.
"Kita selesaikan dulu detail divestasi, smelter itu teknis, tinggal mereka ajukan saja ke kami. Programnya (smelter) bagaimana, kita tinggal monitor. Lampiran divestasi dulu yang mesti kita bahas secara penting," kata Jonan.
Yang jelas, Holding BUMN tambang tertarik membeli saham Freeport. Holding BUMN pertambangan terdiri dari PT Inalum, PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk.
Jokowi Resmikan PLTU 4.000 MW di Serang
|
Foto: Imam Wahyudiyanta/detikcom
|
Dalam peresmian itu, Jokowi mengatakan proyek pembangunan pembangkit listrik ini penting dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Dirinya bercerita, selama tiga tahun terkahir, masyarakat mengeluh kurang listrik.
"Tiga tahun yang lalu setiap saya pergi ke Provinsi baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, di Maluku, di Papua, keluhannya selalu sama listriknya kurang. Byar pet. Keluhannya itu terus," cerita Jokowi dalam sambutannya di lokasi, Kamis (5/10/2017)
Proyek PLTU Jawa 7, 9, dan 10 dan PLTU IPP Banten merupakan salah satu proyek yang masuk ke dalam program 35.000 MW. Sementara pembangunan terminal batubara 20 Juta ton merupakan salah satu sarana pendukung untuk memperkuat dan mengefektifkan rantai pasok batubara untuk PLTU pada wilayah Jawa Bagian Barat. Keseluruhan proyek ini bernilai US$ 6,015 miliar.
PLTU Jawa 7 dibangun dengan skema pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) oleh konsorsium China Shenhua Energy Company Limited dengan kepemilikan saham sebesar 70 persen bersama anak perusahaan PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), yakni PT PJB Investasi dengan kepemilikan saham 30 persen, yang membentuk Special Purpose Company dengan nama PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali (PT SGPJB).
PLTU Jawa 7 yang berkapasitas 2 x 1.000 MW ini direncanakan beroperasi pada 2020 dengan harga jual ke PLN sebesar US$ 4,21 sen/kWh. PLTU Jawa 7 Unit 1 diperkirakan beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada awal April 2020 dan Unit 2 diperkirakan COD pada awal Oktober 2020.
Kemudian, PLTU Jawa 9 dan 10 memiliki kapasitas masing-masing 1000 MW. Kedua PLTU ini ditargetkan akan beroperasi (COD) pada tahun 2022. Rencananya PLTU Jawa 9 dan PLTU Jawa 10 akan menggunakan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Sedangkan untuk PLTU IPP Banten berkapasitas 660 MW. Pembangunan pembangkit ini dilakukan oleh PT Lestari Banten Energi. Dan terminal batubara ini dibangun oleh anak perusahaan PLN yaitu PT. PLN Batu bara dengan Gama Coorp dapat memberikan kontribusi sebagai terminal penghubung dengan kapasitas 20 Juta Ton. Lokasi Terminal Batubara bersebelahan dengan PLTU Jawa 7 dengan target untuk dapat beroperasi secara komersial bersamaan dengan kebutuhan PLTU Jawa 7.
Negosiasi Pemerintah RI dengan Freeport Diperpanjang 3 Bulan
|
Foto: Pool
|
Selain itu, proses negosiasi yang harusnya selesai besok, Selasa (10/10/2017) juga diperpanjang hingga Januari 2018. Hal ini disampaikan Jonan saat ditanya oleh salah satu anggota Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/10/2017).
"Kalau IUPKnya kan itu tiap enam bulan. Jadi ini akan diperpanjang tiga bulan lah untuk bisa menyelesaikan (negosiasi). 51% itu kapan divestasinya, jadwalnya bagaimana, harganya berapa. Pasti tiga bulan saja," kata Jonan.
Jonan menambahkan, Freeport Indonesia bisa saja menggunakan izin Kontrak Karya (KK) karena masih terikat dengan Undang-Undang (UU) Minerba yang status operasinya selesai di 2021. Jika menyandang status KK, maka Freeport Indonesia tidak lagi bisa melakukan ekspor konsentrat mineral.
"Freeport bisa setiap saat call jadi KK. Dia bisa operasi dan hasilkan dan sebagainya tapi tidak bisa ekspor," kata Jonan.
Penggunaan IUPK oleh Freeport pun tidak serta merta membuat dia bisa terus ekspor. Pemerintah tetap mengawasi karena di dalam IUPK ada syarat yang harus dipenuhi Freeport, mulai dari pembangunan smelter selama 5 tahun yang dilihat progres setiap 6 bulan sekali, divestasi 51% hingga pemberian penerimaan pada negara.
Jokowi Sesuaikan Target Listrik 35.000 MW
|
Foto: Pool/Kris/Biro Pers Setpres.
|
Memang target listrik 35.000 MW dibuat dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 7% per tahun. Namun saat ini realisasinya hanya di kisaran 5%. Sehingga target 35.000 MW hingga 2019 harus disesuaikan.
"Begini lho, dulu hitungan kita kan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Ini tentu saja PLN itu kalau nanti kalau terlalu over juga, bayar apanya, cicilannya juga berat. Oleh karena itu disesuaikan anunya, kebutuhannya disesuaikan, dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada," tutur Jokowi saat meresmikan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jawa 7, 9, dan 10 di Desa Terate, Serang, Banten, Kamis (5/10/2017).
Meski begitu, ujar Jokowi, kebutuhan listrik akan selalu naik. Pemerintah tidak mau terlambat dan akan menyediakan pasokan listrik yang cukup untuk menopang ekonomi.
"Prinsipnya itu saja," jelas Jokowi.
"(35.000 MW) kan itu target. Kan mesti menyesuaikan dengan kebutuhan dong. Mosok target kemudian setelah dihitung-hitung dengan pertumbuhan ekonomi misalnya, kebutuhannya tidak 35, tapi 32. Ya kalau terlalu over juga membebani PLN," papar Jokowi.
PLN Mau Sederhanakan Golongan Pelanggan Listrik
|
Foto: Kris - Biro Pers Setpres
|
Penyederhanaan ini direncanakan gratis dengan memberikan Miniature Circuit Breaker (MCB) dan instalasi secara cuma-cuma. Akan tetapi, rencana ini belum juga diputuskan akan berlangsung kapan.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyebutkan rencana penyederhanaan golongan ini tidak akan menaikkan tarif listrik. Tarif yang dibebankan nantinya pun diupayakan agar tidak memberatkan pelanggan.
"Tarif yang dipilih yang tidak memberatkan. Nanti kita lihat ya," ujar Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017).
Penambahan daya tersebut bertujuan untuk memudahkan pelanggan ketika menggunakan sejumlah alat elektronik secara bersamaan. Pelanggan PLN pun nantinya tidak perlu khawatir daya listrik di rumahnya tidak cukup dengan mengorbankan peralatan elektronik lainnya.
"Ini sederhana sekali bahasanya dan sudah bilang, 1.300 VA misalnya, pasang kulkas, pasang AC, pasang setrika mati enggak? Kemungkinan mati. Nah ini yang akan kita naikan bukan 1.300 VA menjadi lebih tinggi, tetapi tarifnya kita usahakan sama. Jadi ada penyederhanaan golongan dengan harapan tarinya sama," kata Arcandra.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik bertujuan untuk memberikan kebebasan masyarakat mengonsumsi listrik tanpa was-was anjlok. Selain itu dengan bertambahnya daya listrik diharapkan produktivitas masyarakat bisa meningkat.
"Jangan hanya sebagai untuk nyalain lampu. Sebenarnya untuk alat produksi semakin banyak bisa berproduksi. Semakin banyak orang bisa berproduksi apalagi sekarang internet of things bisa dari rumah tadinya bisa masak kue terus bisa dipasarkan, kan untuk meningkatkan itu," kata Andy.
Rencana penyederhanaan ini masih terus dibahas antara Kementerian ESDM dan PLN. Intinya dengan penyederhanaan golongan pelanggan listrik ini masyarakat bisa semakin produktif tanpa takut listriknya anjlok.
"Mulai secepatnya, tapi kan kita masih hitung," tutur Andy.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyebutkan penambahan daya listrik pelanggan non subsidi dilakukan bertahap dan jika direstui diharapkan selesai Juni 2018. Penambahan daya pun dilakukan secara cuma-cuma oleh petugas PLN.
Rencana ini, kata Sofyan, berasal dari keluhan yang ada di lapangan terkait mahalnya biaya penambahan daya sebesar Rp 2 juta-Rp 6 juta per pelanggan. Oleh karena itu, PLN berencana menyederhanakan golongan pelanggan dengan memberikan layanan penambahan daya secara cuma-cuma.
"Pegawai PLN 140.000, urusin gituan (pemasangan) 80.000 orang. Bertahap lah mungkin sampai Juni tahun depan (2018)," ujar Sofyan.
Jokowi Resmikan PLTMG 70 MW di Nabire
|
Foto: Kris-Biro Pers Setpres
|
Jokowi berharap, dengan diresmikannya proyek PLTMG di Nabire dan Jayapura ini, seluruh desa di bisa terang terang benderang, dan Papua tidak kekurangan listrik seperti saat ini.
"Dengan beroperasinya pembangkit listrik gas di Nabire dan Jayapura kebutuhan listrik di Papua bisa kita penuhi. Dan dengan berucap bismillah saya resmikan PLTMG di nabire 20 MW dan PLTMG 50 MW di Jayapura," kata Jokowi.
Nilai investasi 2 PLTMG dan program listrik desa di Papua sebesar Rp 1,346 triliun. Investasi dua PLTMG senilai Rp 1,214 triliun, rinciannya Rp 786 miliar untuk PLTMG Jayapura, dan Rp 428 miliar untuk PLTMG Nabire.
Sedangkan untuk Listrik Desa, nilai investasinya Rp 150 miliar. Dana itu untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), dan Grid.
Pada tahun 2017 telah diselesaikan pembangunan dua pembangkit sebesar 70 MW di Provinsi Papua, yaitu Jayapura 50 MW dan Nabire 20 MW. Tahun 2018 akan diselesaikan 115 MW di Provinsi Papua, Merauke 40 MW, Biak 15 MW, Serui 10 MW, Timika 10 MW, Jayapura 40 MW, dan 80 MW di Provinsi Papua Barat, Manokwari 20 MW, Raja Ampat 10 MW, Sorong 30 MW, Fakfak 10 MW, Kaimana 10 MW. Sedangkan untuk Listrik Desa ada 191 desa yang terlistriki pada tahun 2017. Direncanakan pada tahun 2018 sebanyak 255 desa akan terlistriki oleh PLN.
Kebutuhan listrik untuk pemasangan baru dan penambahan daya untuk pelanggan PLN juga dapat tercukupi. Dengan masuknya listrik dari PLTMG MPP Jayapura sebesar 50 MW, sistem kelistrikan Jayapura dapat menyuplai sebesar 205 MW. Sementara itu, masuknya listrik dari PLTMG MPP Nabire sebesar 20 MW, maka sistem kelistirkan Nabire dapat menyuplai sebesar 42 MW.
Mengintip Progres 35.000 MW Jokowi di Tahun Ketiga
|
Foto: Pool
|
Hingga Desember 2017 sebanyak 998 MW pembangkit listrik sudah beroperasi, 15.676 MW tahap konstruksi, 13.782 MW telah mendapatkan power purchase agreement (PPA) namun belum financial close.
Selain itu, pembangkit dengan kapasitas 3.163 MW dalam tahap pengadaan, dan 2.228 MW pembangkit listrik lainnya dalam tahap perencanaan.
"35.000 MW, 998 MW sudah operasi sudah bisa digunakan oleh PLN dan bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat," kata Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo dalam jumpa pers Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Penang Bistro, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
57 Titik BBM Satu Harga
|
Foto: Lukita-detikcom
|
Sejak tahun 2016 sampai dengan 20 Desember 2017, PT Pertamina (Persero) telah mengoperasikan 38 Penyalur satu harga dan PT AKR Corporindo Tbk telah mengoperasikan 2 Penyalur BBM satu harga.
Dari 38 Penyalur Pertamina, 9 Penyalur telah beroperasi tahun 2016 dan 29 Penyalur beroperasi tahun 2017. Adapun 2 Penyalur AKR beroperasi di November 2017.
Sedangkan 17 titik penyalur yang diresmikan oleh Presiden secara simbolis di Pontianak ini 16 di antaranya dioperasikan oleh Pertamina dan 1 swasta.
Berikut rincian realisasi program BBM satu harga hingga 2017, dimana total penyaluran BBM bulanan di 57 lokasi sekitar 4000 KL per bulan atau 133 KL per hari:
a) Titik penyalur yang telah beroperasi dengan total penyaluran bulanan sekitar 2.122 (KL)
1. Kec. Krayan (Nunukan, Kalimantan Utara): 99 KL
2. Kec. Anggi (Pegunungan Arfak, Papua Barat): 50 KL
3. Kec. Ilaga (Puncak, Papua): 17 KL
4. Kec. Elelim (Yalimo, Papua): 45 KL
5. Kec. Kenyam (Nduga, Papua): 7 KL
6. Kec. Kasonaweja (Mamberamo Raya, Papua): 117 KL
7. Kec. Kobakma (Mamberamo Tengah, Papua): 25 KL
8. Kec. Karubaga&Wenam (Tolikara, Papua): 13 KL dan 12 KL
9. Kec. Sugapa (Intan Jaya, Papua): 33 KL
10. Kec. Pulau-Pulau Batu (Nias Selatan, Sumatera Utara): 71 KL
11. Kec. Siberut Selatan (Kep. Mentawai, Sumatera Barat): 73 KL
12. Kec. Kep. Karimunjawa (Jepara, Jawa Tengah): 72 KL
13. Kec. Raas (Sumenep, Jawa Timur): 36 KL
14. Kec. Jagoi Babang (Bengkayang, Kalimantan Barat): 188 KL
15. Kec. Long Apari (Mahakam Ulu, Kalimantan Timur): 307 KL
16. Kec. Labuhan Badas (Sumbawa, NTT): 39 KL
17. Kec. Waingapu (Sumba Timur, NTT): 18 KL
18. Distrik Paniai Barat (Paniai, Papua): 28 KL
19. Kec. Wangi-wangi (Wakatobi, Sulawesi Selatan): 130 KL
20. Kec. Morotai Utara (Pulau Morotai, Maluku Utara): 38 KL
21. Kec. Moswaren (Sorong Selatan, Papua Barat): 104 KL
22. Kec. Melonguane (Kep. Talaud, Sulawesi Utara): 114 KL
23. Kec. Kayoa Barat (Halmahera Selatan, Maluku Utara): 60 KL
24. Kec. Danau Sembuluh (Seruyan, Kalimatan Tengah): 72 KL
25. Kec. Amalatu, Kab. Seram Barat (Maluku): 40 KL
26. Kec. Paloh, Kab. Sambas (Kalimantan Barat): 91 KL
27. Kec. Nusa Penida (Klungkung, Bali): 32 KL
28. Kec. Kabaruan (Talaud, Sulawesi Utara): 40 KL
29. Kec. Suasapor (Tambrauw, Papua Barat): 30 KL
30. Kec. Oksibil (Pegunungan Bintang, Papua): 20 KL
31. Kec. Lahomi (Nias Barat, Sumatera Utara): 10 KL
32. Kec. Bunguran Timur (Natuna, Kepulauan Riau): 10 KL
33. Kec. Pulau Tiga (Natuna, Kepulauan Riau): 10 KL
34. Kec. Enggano (Bengkulu Utara, Bengkulu): 15 KL
35. Kec. Biduk Biduk (Berau, Kalimantan Utara): 20 KL
36. Kec. Atambua (Belu, NTT): 10 KL
37. Kec. Sipora Utara (Kep. Mentawai, Sumatera Barat): 13 KL
38. Kec. Una-una (Tojo Una-una, Sulawesi Tengah): 13 KL
39. Kec.Ledo (Bengkayang, Kalbar); Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) AKR
40. Kec.Balai/ Ds.BatangTarang (Sanggau, Kalbar); SPBKB AKR.
b) Titik penyalur yang diresmikan Presiden Jokowi (29/12) dengan total penyaluran bulanan sekitar 1.873 (KL)
41. Kec. Mindiptana (Boven Digoel, Papua): 99 KL
42. Kec. Sajingan Besar (Sambas, Kalbar): 180 KL
43. Kec. Kep. Aruri (Supiori, Papua): 12 KL
44. Kec. Inanwatan (Sorong Selatan, Papua Barat): 60 KL
45. Kec. Weda (Halmahera Tengah, Malut): 99 KL
46. Kec. Waropen Bawah (Waropen, Papua): 12 KL
47. Kec. Tj. Palas Tengah (Bulungan, Kaltara): 240 KL
48. Kec. Wangi-wangi Selatan (Wakatobi, Sultra): 75 KL
49. Kec. Puring Kencana (Kapuas Hulu, Kalbar): 270 KL
50. Kec. Tabalar (Berau, Kaltim): 171 KL
51. Kec. Kelay (Berau, Kaltim): 225 KL
52. Kec. Nonggunong (Sumenep, Jatim): 120 KL
53. Kec. Jemaja (Anambas, Kepri): 100 KL
54. Kec. Tambelan (Bintan, Kepri): 80 KL
55. Kec. Pulau Laut (Natuna, Kepri): 80 KL
56. Kec. Serasan (Natuna, Kepri): 50 KL
57. Kec. Sandai (Ketapang, Kalbar); SPBKB AKR
Freeport Setor Dividen Rp 1,4 Triliun
|
Foto: Pool
|
"Betul Freeport setor Rp 1,4 triliun dan sudah dibayar sampai dengan November 2017," kata Askolani kepada detikFinance, Sabtu (23/12/2017).
Askolani mengatakan, pembayaran ini adalah indikasi baik dari Freeport. Pasalnya tahun lalu perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut tidak ada setoran ke negara.
Berdasarkan data Freeport, total dividen yang disetor pada pemerintah Indonesia sejak 1992 sampai 2015 mencapai US$ 1,287 miliar.
Lalu royalti yang dibayar sejak 1992 hingga 2015 totalnya US$ 1,769 miliar. Adapun total pembayaran pajak dan pungutan lainnya US$ 13,085 miliar. Pajak dan pungutan ini meliputi PPh Badan, PPN, Iuran Tetap, Pajak Penghasilan Karyawan, PDBR, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah.
Freeport juga mengklaim berkontribusi sebesar US$ 32,5 miliar terhadap perekonomian Indonesia dari pembayaran gaji karyawan, pembelian dalam negeri, pengembangan masyarakat, pembangunan daerah, dan investasi dalam negeri.
Pada Februari lalu President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C. Adkerson, menyebutkan pemerintah Indonesia telah menerima 60% manfaat finansial langsung dari operasi Freeport. Pajak-pajak, royalti, dan dividen yang dibayarkan Freeport kepada pemerintah Indonesia sejak 1991 mencapai US$ 16,1 miliar, atau setara dengan Rp 214 triliun (dengan asumsi kurs dolar Rp 13.300).
Halaman 2 dari 21
