Follow detikFinance
Kamis 11 Jan 2018, 18:11 WIB

Negosiasi Pemerintah dengan Freeport Masih Alot

Fadhly F Rachman - detikFinance
Negosiasi Pemerintah dengan Freeport Masih Alot Foto: Pool
Jakarta - Pemerintah telah memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara kepada PT Freeport Indonesia agar bisa tetap beroperasi di Indonesia. Izin yang diberikan oleh pemerintah tersebut diperpanjang hingga tanggal 30 Juni 2018 mendatang.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot, menjelaskan diberikannya perpanjangan IUPK ini lantaran hingga saat ini proses negosiasi antara pemerintah dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini belum juga mendapatkan titik terang. Keduanya masih negosiasi pada proses divestasi 51% saham Freeport.

"Karena sesuatu hal, negosiasi kita perpanjang sampai Juni 2018," kata Gatot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Dirinya menjelaskan bahwa negosiasi tersebut dilakukan oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Hal ini Hal ini mengingat, BUMN melalui holding BUMN pertambangan berniat membeli saham divestasi Freeport.

"Isu investment dan perpanjangan kontrak sampai 2041. Terus, yang belum selesai ini divestasi. Itu di Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan," kata dia.

Lebih lanjut Gatot mengaku tak mengetahui mengapa hingga kini negosiasi tak kunjung selesai. Namun ia memperkirakan bahwa negosiasi berjalan alot karena masalah harga.

"Ya mungkin masalah macam-macam, misalnya berapa konkritnya, berapa harganya, kan saya belum tahu. Negosiasi itu kan ada di Menteri BUMN (Rini Soemarno)," katanya.

Saat ini, pemerintah sendiri berupaya untuk menggunakan cara lain dalam menguasai saham Freeport, yakni dengan membeli hak partisipasi atau participating interest (PI) milik perusahaan tambang asal Australia, Rio Tinto, yang ada di tambang Grasberg, Papua.

"Pemerintah akan membeli Hak Partisipasi Rio Tinto di PTFI," Kata Gatot.

Untuk diketahui, Kerjasama Freeport McMoran dengan Rio Tinto dimulai 1995 untuk mengelola tambang Grasberg di Papua, Rio Tinto memiliki hak 40% atas hasil produksi yang telah mencapai level tertentu. Namun setelah 2021, Rio Tinto mendapat bagian 40% atas produksi tambang Grasberg.

Sementara, saham yang ada di Freeport Indonesia saat ini terdiri dari saham Freeport McMoran sebesar 81,28%, PT Indocopper Investama (perusahaan berbadan hukum Indonesia yang 100% dimiliki Indonesia) sebesar 9,36% dan saham pemerintah Indonesia sebesar 9,36%.

Jika 40% hak memiliki Rio Tinto dikonversi menjadi saham, maka akan ada perubahan persentase dalam susunan saham PTFI. Karena perbandingannya adalah 40% milik Rio Tinto dan 60% milik PTFI. (eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed