Jonan Rapat 7 Jam Bareng DPR, Ini Hasilnya

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sejak siang menghadiri rapat dengan Komisi VII DPR RI. Rapat yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB berakhir pukul 21.30 WIB atau sekitar 7 jam.

Rapat kali ini mengevaluasi kerja Kementerian ESDM di 2017 serta rencana kerja di tahun ini. Selain itu juga dibahas mengenai kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dan dampaknya ke harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam kesempatan ini, Jonan didampingi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono, Dirjen Ketenagalistrikan Andy Noorsaman Sommeng, Dirjen EBTKE Rida Mulyana, Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial yang juga merangkap Plt Dirjen Migas.

Baca juga: Kementerian ESDM Belanja Rp 4,9 Triliun Sepanjang 2017

Rapat pun berlangsung cukup lancar diawali dengan paparan Jonan dan tanggapan para anggota Komisi VII DPR RI yang dilanjutkan dengan jawaban dari pemerintah. Hampir seluruh anggota menyampaokan tanggapan mengenai PNBP, batu bara, hingga Freeport.

Berikut adalah kesimpulan rapat Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI:

1. Komisi Vll DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian ESDM RI pada tahun 2017:

a. Capaian rasio elektirifikasi 95,35%.

b. Kontrak pengembangan kelistrikan yang bersumber pada energi baru dan terbarukan sebesar 1,214 GW.

c. Capaian PNBP sebesar 119%. d. Pelaksanaan BBM satu harga.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah RI Caplok 40% Hak Partisipasi Rio Tinto

2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk memperbaiki kinerja anggaran tahun 2018, terutama anggaran belanja modal sebesar 55,31%, agar Iebih baik dibandingkan realisasi serapan Tahun Anggaran 2017 sebesar 74,80% .

3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM untuk menetapkan kebijakan harga khusus untuk Domestic Market Obligation (DMO) batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP).

4. Komisi VII DPR mendukung Menteri ESDM untuk melakukan percepatan penyelesaian penataan IUP dan amandemen kontrak, memperbaiki database IUP, sehingga secara realtime dapat dipantau kinerja pemegang IUP.

Baca juga: Harga Batu Bara Bakal Masuk Komponen Penghitungan Tarif Listrik

5. Komisi VII DPR mendukung Menteri ESDM RI untuk melakukan percepatan hilirisasi produk mineral dengan melakukan pemantauan terus menerus terhadap rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral agar memberikan nilai tambah produk mineral.

6. Komisi VII DPR mendesak Menteri ESDM RI untuk melaporkan setiap progres dari perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terkait divestasi 51% saham Freeport untuk pemerintah Indonesia, termasuk perhitungan melalui pembelian participating interest dari Rio Tinto.

7. Komisi Vll DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk melakukan investigasi terkait dengan penurunan produksi gas Blok Petronas Muria yang tidak sesuai dengan perkiraan cadangan, dan melaporkan hasilnya kepada Komisi Vll DPR RI.

8. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM agar mempercepat pembangunan insfrastruktur Gas/LNG dalam rangka mencapai ketahanan dan kecukupan gas rumah tangga dan industri/pembangkit tenaga Iistrik.

9. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI atas kebijakan yang tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai triwulan pertama 2018, namun demikian Komisi Vll DPR RI meminta untuk memperhatikan kemampuan keuangan PT Pertamina (Persero) agar tetap sehat secara financial dan dapat meningkatkan investasinya.

10. Komisi VII DPR sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk melakukan kajian pola distribusi LPG 3 kg bersubsidi, baik yang bersifat tertutup maupun subsidi Iangsung yang diterimaoleh kelompok masyarakat tertentu penerima subsidi, dan membentuk tim pengawasan bersama Komisi VII DPR RI terhadap pelaksanaan distribusi dan pencegahan penyalahgunaan penyaluran. Selanjutnya perlu dibuat aturan jika terjadi kelebihan kuota penyaluran LPG 3 kg bersubsidi dalam APBN.

11. Komisi VII DPR sepakat dengan Menteri ESDM untuk membentuk tim investigasi oleh Dirjen Minerba dan berkoordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia, terhadap perusahaan/perseorangan yang berindikasi melakukan pelanggaran hukum terkait dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan tanpa izin (illegal) di wilayah kontrak karya PT Citra Palu Mineral Sulawesi Tengah.

12. Komisi VII DPR meminta Menteri ESDM RI untuk inenyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI disampaikan paling Iambat tanggal 5 Februari 2018. (ara/hns)