Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham mayoritas melalui surat Nomor: SK-39/MBU/02/2018, tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, tertanggal 9 Februari 2018, memutuskan perubahan nomenklatur Direksi Pertamina.
Salinan Keputusan Menteri BUMN diserahkan oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Hary Sampurno kepada jajaran Direksi Pertamina di Lantai 6, Gedung BUMN, Jakarta, Selasa (13/2/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Simak selengkapnya di sini:
Kabar Perombakan Berhembus Kencang
|
Foto: Danang Sugianto/detikFinance
|
Acara RUPS awalnya dijadwalkan pada pukul 11.30 WIB di lantai 6 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, karena adanya agenda kunjungan kerja Tim Panja Migas Komisi VII DPR membuat RUPS diundur menjadi pukul 17.00 WIB.
Mendekati pukul 17.00 WIB, jajaran direksi Pertamina satu per satu mendatangi Kementerian BUMN. Hampir seluruh direksi perusahaan pelat merah ini masuk melalui pintu bawah alias basement.
Laporan dari pejaga keamanan gedung, jajaran direksi Pertamina tiba di Kementerian BUMN pukul 16.55 WIB dan langsung menuju lantai 6 Kementerian BUMN.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno meluruskan pengubahan nomenklatur struktur jajaran direksi Pertamina bukan RUPS melainkan hanya penyerahan keputusan reorganisasi PT Pertamina kepada pemegang saham.
Pertamina Punya Dua Direksi Baru
|
Foto: Danang Sugianto/detikFinance
|
BUMN sektor minyak ini memiliki dua jabatan direksi baru. Penyerahan SK soal pengubahan nomenklatur ini atas inisiasi jajaran komisaris Pertamina.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menjelaskan penyerahan SK kali ini untuk meminta persetujuan pemegang saham terkait rencana perubahan struktur organisasi perusahaan.
"Sore tadi disampaikan ada perubahan struktur pengurus perusahaan," kata Harry dalam paparan media usai RUPS di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Perubahan struktur yang dilakukan, kata Harry, adalah penambahan jabatan direksi seiring perkembangan bisnis perusahaan.
"Kita bicara ini marketing, pemasaran saja. Yang lain (susunan direksi lainnya) tetap. Dua direktorat akan jadi tiga direktorat, gas nggak ada," papar Harry
Dari salinan hasil RUPS Pertamina yang diterima detikFinance, ada penambahan dua jabatan direksi hasil dari RUPS kali ini. Dua jabatan Direksi tersebut adalah, Direktur Pemasaran Retail dan Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur.
Copot Yenni Andayani
|
Foto: Ari Saputra
|
Kementerian BUMN memastikan Yenni Andayani juga akan diberikan kepercayaan lagi untuk masuk pada struktur organisasi BUMN lain. Seperti halnya Jubi Triananda Hasjim sebelum menjabat Dirut PGN diberhentikan dengan hormat dan dipindahkan ke Rekind.
Di jajaran direksi Pertamina yang baru, terdapat jabatan ganda yang diemban oleh Nicke Widyawati dan Muchamad Iskandar.
Jabatan direktur pemasaran korporat dan direktur pemasaran retail diemban oleh Muchamad Iskandar, direktur logistik, supply chain, infrastruktur dan direktur SDM diemban oleh Nicke Widyawati.
Diharapkan dalam dua minggu setelah keputusa ini pihak Pertamina bisa menyelesaikan tentang penjabaran tugas masing-masing direksi. Setelah itu, baru masuk penetapan jajaran direksi secara lengkap.
Tak Ganggu Investasi Pertamina
|
Foto: Selfie Miftahul Jannah
|
"Kan enggak ada perubahan, enggak ganggu," kata Hary di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Investasi, dan Manajemen Risiko Pertamina Gigih Prakoso menyebutkan investasi yang dilakukan perseroan tetap berjalan.
"Tidak menggangu investasi karena sudah dimapping semua tahun ini," kata Gigih.
Investasi yang dilakukan Pertamina sampai saat ini antara lain, mengakuisisi blok-blok migas di luar negeri seperti di Iran, Rusia, dan Aljazair. Lalu, revitalisasi dan pembangunan kilang-kilang baru.
Selain itu, perombakan struktur organisasi direksi PT Pertamina merupakan bagian dari rangkaian proses pembentukan holding BUMN migas antara PGN dengan Pertamina.
"Kaitan dengan holding (migas) ini semua terkait karena kita akan melihat sebagaimana, Pertamina ke depan bertujuan ke mana, (sub holding) gas, hulu, hilir, itu Pertamina ke sana. Ini step by step kita," kata Fajar.
Untuk peraturan pemerintah (PP) Holing Migas sendiri, Fajar mengaku sampai saat ini telah sampai ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan masih menunggu persetujuan orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Adapun, tenggat waktu pembentukan Holding adalah 20 hari usai rapat umum pemegang saham (RUPS) PT PGN Tbk yang telah dilaksanakan pada Januari 2018 lalu.
Sambil menunggu beleid disahkan oleh Presiden Jokowi, Kementerian BUMN terus melakukan tahapan-tahapan pembenahan baik di Pertamina maupun di PGN. Salah satunya mengenai skema penyatuan PGN dengan Pertagas yang merupakan anak usaha Pertamina.
"Itu kan kita kalau melakukan penyatuan itu ada yang mulai dari legalnya, akutansinya, pajaknya kan harus semua dilihat, (valuasi) untuk Pertagas sedang jalan. Makanya saya bilang opsi. Ada opsi 1,2,3. Salah satunya akuisisi," ujar dia.
Formasi Baru Jajaran Direksi Pertamina
|
Foto: Ari Saputra
|
Direktur Utama: Elia Massa Manik
Direktur Keuangan: Arief Budiman
Direktur Hulu: Syamsu AlamDirektur Pemasaran: Muchamad Iskandar
Direktur Manajemen Aset: Dwi Wahyu Daryoto
Direktur Pengolahan: Toharso
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko: Gigih Prakoso
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia: Ardhy N. Mokobombang
Direktur SDM: Nicke WidyawatiPlt Direktur Pemasaran Retail: Muchamad Iskandar (sampai diangkat pejabat definitif)
Plt Direktur Logistik, Supply Chain, Infrastruktur: Nicke Widyawati (sampai diangkat pejabat definitif).
Halaman 2 dari 6











































