Jumat, 23 Mar 2018 17:19 WIB
Pemerintah Bangun Jargas untuk 78 Ribu Rumah Tahun Ini
Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) hari ini menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan dengan 16 bupati dan walikota. Penandatanganan itu dalam rangka penyediaan dan pendistribusian bumi melalui jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, pendandatangan MoU tersebut dimaksudkan sebagai bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan jargas untuk rumah tangga.
"Ini juga dalam rangka menjalin ketahanan energi nasional, serta percepatan diversifikasi energi, serta melakukan pemerataan," tuturnya di Gedung Migas, Jakarta, Jumat (23/3/2018).
Dalam MoU tersebut pemerintah pusat berkomitmen untuk membangun jargas untuk 78.315 sambungan rumah (SR). Angka itu terbagi di Lhokseumawe (2.000 SR), Medan (5.000 SR), Deli Serdang (5.000 SR), Musi Rawas (5.167 SR), Prabumulih (6.000 SR), Palembang (4.315 SR), Serang (5.043 SR), Bogor (5.210 SR).
Lalu Cirebon (3.503 SR), Sidoarjo (7.093 SR), Pasuruan (6.314 SR), Probolinggo (5.025 SR), Bontang (5.000 SR), Balikpapan (5.000 SR), Penajam Paser Utara (4.002 SR) dan Kota Tarakan (5.859 SR). Pembangunan jargas tersebut akan dilaksanakan bersama oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
"Kegiatan pembangunan jargas merupakan bagian dalam RPJMN Tahun 2015-2019 karena dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan dan efisien. Bahkan, pemanfaatan jargas saat ini mendapat perhatian utama dari Presiden sebagai menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 58 Tahun 2017," tambahnya.
Untuk membangun jargas tersebut, tahun ini Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas akan menggelontorkan dana sekitar Rp 886 miliar. Sementara sejak 2009 hingga akhir 2017 pembangunan jargas sudah mencapai 228.515 SR di 15 provinsi meliputi 32 kabupaten/kota.
"Jadi kalau ditotal sampai akhir tahun itu bisa sampai hampir 350 ribuan SR lah," tanbah Ego. (zlf/zlf)
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, pendandatangan MoU tersebut dimaksudkan sebagai bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan jargas untuk rumah tangga.
"Ini juga dalam rangka menjalin ketahanan energi nasional, serta percepatan diversifikasi energi, serta melakukan pemerataan," tuturnya di Gedung Migas, Jakarta, Jumat (23/3/2018).
Dalam MoU tersebut pemerintah pusat berkomitmen untuk membangun jargas untuk 78.315 sambungan rumah (SR). Angka itu terbagi di Lhokseumawe (2.000 SR), Medan (5.000 SR), Deli Serdang (5.000 SR), Musi Rawas (5.167 SR), Prabumulih (6.000 SR), Palembang (4.315 SR), Serang (5.043 SR), Bogor (5.210 SR).
Lalu Cirebon (3.503 SR), Sidoarjo (7.093 SR), Pasuruan (6.314 SR), Probolinggo (5.025 SR), Bontang (5.000 SR), Balikpapan (5.000 SR), Penajam Paser Utara (4.002 SR) dan Kota Tarakan (5.859 SR). Pembangunan jargas tersebut akan dilaksanakan bersama oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
"Kegiatan pembangunan jargas merupakan bagian dalam RPJMN Tahun 2015-2019 karena dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan dan efisien. Bahkan, pemanfaatan jargas saat ini mendapat perhatian utama dari Presiden sebagai menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 58 Tahun 2017," tambahnya.
Untuk membangun jargas tersebut, tahun ini Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas akan menggelontorkan dana sekitar Rp 886 miliar. Sementara sejak 2009 hingga akhir 2017 pembangunan jargas sudah mencapai 228.515 SR di 15 provinsi meliputi 32 kabupaten/kota.
"Jadi kalau ditotal sampai akhir tahun itu bisa sampai hampir 350 ribuan SR lah," tanbah Ego. (zlf/zlf)
