Follow detikFinance
Senin, 09 Jul 2018 19:12 WIB

Kurang Menguntungkan, LNG Bojonegara Tak Dilanjutkan Pertamina

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kantor Pusat Pertamina/Foto: Danang Sugianto/detikFinance Kantor Pusat Pertamina/Foto: Danang Sugianto/detikFinance
Jakarta - Rapat antara Komisi VII dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) berlangsung kurang lebih selama tiga jam. Rapat yang digelar mulai pukul 14.00 WIB ini tertutup untuk media.

Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron mengatakan, dalam rapat tertutup ini terdapat sejumlah pembahasan, antara lain, Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG Bojonegara, Banten. Proyek ini sempat ramai diperbincangkan publik karena bocornya pembicaraan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

"Pertama itu pembahasan terminal regasifikasi, terminal penerimaan dan regasifikasi di Bojonegara yang kemudian tidak berlanjut dan kami ingin melihat lebih jauh apa yang menyebabkan itu tidak berlanjut. Apalagi menjadi hot issue dengan adanya komunikasi dan diklarifikasi tidak ada hal yang melanggar aturan hukum semua didasarkan sesuatu objektif," kata dia di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/7/2018).


Dia mengatakan, pada rapat ini Pertamina tak melanjutkan proyek Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG Bojonegara. Sebab, secara hitungan bisnis tidak layak.

Lebih lanjut, dia mengatakan, terkait rekaman pun masalahnya sudah selesai. Dia mengatakan, pembicaraan antara Rini dan Sofyan ialah masalah penyertaan saham bukan masalah bagi-bagi fee.

"Clear saya kira itu, percakapan itu laporan Dirut PLN kepada Menteri BUMN. Memang dalam skema proyek itu PLN tidak diberikan penyertaan saham, karena di situ hanya dicantumkan Pertamina 20%, sehingga PLN kalau memang dijadikan off taker ya meminta saham dong. Supaya secara jangka panjang PLN memiliki penyertaan atau sharing di perusahaan itu," jelasnya.

Di samping itu, dalam rapat ini terdapat pembicaraan mengenai neraca gas. Dia meminta pemerintah memberikan data detail terkait neraca gas karena data ini penting sebagai pertimbangan investasi.

"Tapi pada sisi lain kami meminta pemerintah memberikan informasi lebih detail terkait neraca kebutuhan dan neraca permintaan, serta neraca supply yang saat ini ada terkait gas di seluruh Indonesia. Karena jangan sampai pada sisi lain bisnis dinyatakan tidak layak, tapi pemerintah supply demand dapat memberikan daya tarik investasi," jelasnya.


Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, proyek Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG Bojonegara tidak dilanjutkan karena tidak layak secara bisnis.

"Hari ini kita tidak lanjutkan karena belum feasible untuk dilanjutkan. Waktu itu demand gas turun sehingga tidak feasible secara bisnis," ujarnya. (ara/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed