Follow detikFinance
Senin, 23 Jul 2018 11:37 WIB

Jonan Usulkan Subsidi Biaya Sambungan Listrik

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan/Foto: Lamhot Aritonang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa sekitar 265.000 rumah tangga di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tidak bisa menyambung listrik walaupun di wilayah tersebut ada kabel dan tiang listrik. Informasi ini ia peroleh dari Direktur PT PLN (Persero) yang membawahi provinsi DIY.

Jonan memperkirakan Jika semua rumah tangga itu diberikan subsidi akan memakan biaya Rp 265 miliar. Jonan mengusulkan solusi yang dapat diberikan pemerintah kepada golongan rumah tangga itu adalah dengan memberikan subsidi biaya sambung listrik.


Jonan menuturkan, sebenarnya usulan tersebut pernah diutarakannya pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 lalu.

"Saya juga sudah mengusulkan apa subsidinya mau ditambah untuk biaya sambungan listrik golongan rumah tangga R1 450 VA dan R1 900 VA non-rumah tangga Mampu (RTM)," kata Jonan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Ia menambahkan, besaran biaya sambung listrik sebesar Rp 1 juta per rumahnya. Jika dikalikan 265.000 rumah maka dibutuhkan Rp 265 miliar.

"Kalau Gunung Kidul (biaya sambung listrik) Rp 1 juta, jika dikali 265.000 rumah itu cuma 265 miliar. ini kecil, wong subsidinya 50-60 triliun," tambah Jonan.


Jonan menjelaskan bahwa golongan rumah tangga tidak mampu yang akan disubsidi biaya sambung listriknya tidak akan mencapai dua juta rumah tangga. Dengan asumsi maksimal dua juta rumah tangga, dan jika subsidi biaya sambung diputuskan sebesar satu juta rupiah, maka total subsidi yang akan dikeluarkan oleh negara sebesar Rp 2 triliun.

"Taruh lah 1 juta atau 2 juta rumah tangga, total Rp 2 triliun. Sedangkan subsidinya hampir Rp 60 triliun. Ini sekali diputuskan setahun selesai. Mohon dimasukkan di APBN 2019," pungkas Jonan. (ara/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed