Kewajiban Batu Bara Dalam Negeri Mau Dicabut, Ini Kata Darmin

Jakarta - Pemerintah berencana mencabut aturan soal kewajiban pemenuhan batu bara khusus dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Hal tersebut diyakini mampu menggenjot ekspor batu bara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan pemerintah berupaya mendorong ekspor batu bara, salah satunya dengan pencabutan DMO yang saat ini direncanakan.

"Jadi itu membicarakan mendorong produksi dan ekspor batu bara. Dalam rangka itu mendorongnya ya, ada kalau selama ini kan ada DMO ya kan. Nah DMO-nya untuk itu," kata Darmin ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).

Baca juga: Pemerintah Mau Cabut Kewajiban Batu Bara Khusus Dalam Negeri

Darmin juga menyampaikan nantinya akan ada pungutan dari setiap kegiatan ekspor batu bara. Ketika ditanya apakah itu sama dengan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, Darmin belum bisa memastikan.

"Jangan dikaitkan dengan BPDP sawit dong. Jadi, saya nggak bisa bilang itu kayak BPDP sawit atau tidak, tapi akan ada pungutan itunya nanti," tambahnya.

Baca juga: Alasan Pemerintah Cabut Kewajiban Batu Bara Khusus Dalam Negeri

Untuk diketahui, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra tahar menyebutkan bahwa pencabutan kewajiban DMO akan ditentukan dalam rapat terbatas (ratas) pekan depan.

"Benar nanti ratas yang akan digelar minggu depan bahwa dengan ada mekanisme lain yang diusulkan tadi untuk mengganti DMO," kata Arcandra di Komplek Istana. (ara/ara)