Dalam rapat ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memanggil sejumlah pihak, antara lain Direktur Jenderal Mineral dan Batu Barat Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, dan Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani. Mereka hadir sekitar pukul 13.00 WIB.
Bambang enggan berkomentar terkait dengan hasil pembahasan DMO batu bara tersebut. Dia tampak terburu-buru meninggalkan Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman setelah rapat usai sekitar pukul 15.00 WIB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sofyan Basir juga enggan berkomentar. Dia bahkan diam-diam meninggalkan lokasi rapat tidak melewati pintu utama.
Sementara, Rosan menjelaskan, pertemuan ini hanya sebuah awalan. Dia bilang, akan pertemuan selanjutnya membahas DMO batu bara.
"Pengkajian sedang dilakukan dan pertemuan lagi minggu ini, ini kan masih tahap awal, mestinya akan menguntungkan semua pihak lah, ada yang bilang akan merugikan PLN," ujarnya.
Dia bilang, kemungkinan ada perubahan harga serta alokasi DMO. Dalam DMO, harga batubara dipatok US$ 70 per ton.
"Kalau disampaikan sih DMO tetap ada. Yang kita lihat apakah pembatasan harganya. Kedua ini disesuaikan kebutuhan dari PLN itu sendiri, kan perusahaan batubara DMO 25% padahal kalau dipakai DMO 25% melebihi kebutuhan PLN. Ini sedang dikaji. DMO ini lagi dikajilah tapi lebih dilihat masalah harganya," ujarnya.
"Jadi akan disesuaikan kebutuhan dalam negerinya, bisa lebih 25% bisa kurang 25%," sambungnya.
Pihaknya juga berpandangan, nantinya tidak semua perusahaan batubara mengalokasikan 25%. Menurutnya, mesti disesuaikan kualitas produksi batu baranya.
"Kebutuhan batubara secara average antara kalori 4.200-4.500, untuk yang perusahaan yang operasinya bisa untuk kalori 6.000 kan otomatis memang tidak dibutuhkan itu mungkin bisa didorong 100% ekspor. Ada juga perusahaan batubara produksinya di bawah 4.000 itu kan tidak masuk spesifikasi PLN itu mungkin didorong ekspor 100% aja. Ini akan dilihat case by case," tutupnya. (ara/ara)