-
Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memilih PT Pertamina (Persero) untuk mengelola salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia yakni Blok Rokan.
Hal itu menandai beralihnya pengelolaan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina. Chevron telah mengelola Blok Rokan sejak 1971 dan akan berakhir hingga 2021 mendatang.
PT Pertamina (Persero) menawarkan signature bonus atau bonus tanda tangan yang diberikan ke pemerintah sebesar Rp 11,3 triliun untuk mengelola Blok Rokan.
Bonus tanda tangan adalah bonus yang diserahkan sebelum penandatanganan kontrak. Tujuannya, untuk menunjukkan perusahaan yang menang lelang itu bonafide dan bersungguh-sungguh.
Berapa yang ditawarkan Cehvron?
"Anda tanya Chevron tawarnya berapa? Ini secara etis mungkin nggak baik kalau menang saya umumkan bisa saja tanya Chevron dia nawarkan berapa, yang dokumen yang dikelola oleh Wamen yang dilaporkan ke saya jauh di bawah itu (Rp 11 triliun). Jauh di bawah itu," kata Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dalam acara Blak-blakan, di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (31/7/2018).
Secara singkat Jonan menyebut, besaran bonus yang ditawarkan Chevron tak sampai separuh dari penawaran Pertamina.
"Nggak sampai setengahnya," tambah Jonan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonanmembeberkan alasan Blok Rokan yang akhirnya resmi diserahkan ke Pertamina pasca 2021.
Jonan mengatakan bahwa ini bukan soal nasionalisme atau bahkan Pemilu 2019.
"Ini soal nasionalisme, atau Pemilu apalah, nggak ada. Arahan Presiden Jokowi clear, harus dipertimbangkan secara komersial. Sekali lagi saya ulangi presiden bilang jangan sampai kita dituduh nasionalisasi," kata Jonan.
Jonan menekankan agar Pertamina mampu menjaga produksi di atas 200.000 barel per hari (bph). Berdasarkan catatan SKK Migas, produksi di Blok Rokan per 30 Juni 2018 tercatat 207.000 bph.
"Jangan sampai Pertamina produksinya turun. Apa kita nggak malu kalau produksinya turun," kata Jonan kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, seperti ditulis Rabu (1/8/2018).
Jonan juga meminta Pertamina mencari mitra untuk menggarap Blok Rokan. Dengan demikian, diharapkan bisa meningkatkan produksi migas.
"Kita akan minta Pertamina dia harus wajib mencari partner bidang hulu migas, dia harus meningkatkan produksinya," tutur Jonan.
Partai Amanat Nasional (PAN) memuji langkah pemerintah yang memutuskan Blok Rokan diserahkan ke PT Pertamina (Persero) dari Chevron. Namun, bukan berarti pihaknya akan berhenti mengkritik pemerintah.
Bahkan Politikus Senior dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais siap mengkritik keras jika ternyata itu cuma pencitraan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo.
"Kalau pencitraan saja seperti (divestasi saham) Freeport, tentu beliau (Amien Rais) kritisi dengan keras," katanya saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (1/8/2018).
Proses alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina (Persero) akan meniru skema pengalihan pada Blok Mahakam. Blok Mahakam sendiri sebelumnya dikelola Total E&P dan kemudian diserahkan ke Pertamina.
Kontrak Blok Rokan baru habis pada tahun 2021. Sebelum masa kontrak habis, ada masa transisi pengambilalihan pengelolaan.
"Untuk masa transisi kita belajar banyak dari Mahakam, dari Pertamina Total, semoga pelajaran transisi dari Blok Mahakam lebih baik kita aplikasikan ke Blok Rokan," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di JCC, Jakarta, Rabu (1/8/2018).
Arcandra belum sempat menerangkan lebih rinci proses transisi tersebut. Tapi, dia mengatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi kinerja Blok Rokan.
.webp)
