-
Lapindo Brantas akan mengelola lebih lama wilayah kerja (WK) Brantas. Sebab, pemerintah baru saja memberikan perpanjangan kontrak pada blok tersebut.
Pada kontrak yang diteken kemarin, Lapindo akan mengelola WK Brantas selama 20 tahun. Masa kontrak berlaku efektif pada 23 April 2020.
Mendengar nama Lapindo tak bisa dipisahkan dari peristiwa semburan lumpur panas yang terjadi beberapa tahun lalu. Kala itu, sejumlah rumah penduduk tenggelam karena lumpur.
Lantas, apa alasan pemerintah memilih Lapindo mengelola blok tersebut? Berikut berita selengkapnya:
Pemerintah memberikan perpanjangan kontrak pada wilayah kerja (WK) Brantas. Penandatangan kontrak dengan skema bagi hasil gross split tersebut dilakukan kemarin.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, perpanjangan kontrak berlaku efektif mulai 23 April 2020. Kemudian, masa kontrak yakni 20 tahun.
Adapun kontrak ini diberikan pada Lapindo Brantas Inc, PT Prakarsa Brantas, dan PT Minarak Brantas Gas. Lapindo Brantas Inc akan bertindak sebagai operator.
"Kontraktornya Lapindon Brantas Inc 50% sekaligus operator, Prakarsa Brantas 32%, Minarak Brantas Gas 18%," kata dia di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (3/8/2018).
Dalam kontrak ini, pemerintah menerima bonus tanda tangan sebanyak US$ 1 juta atau setara Rp 13,4 miliar. Kemudian, komitmen kerja pasti 5 tahun pertama US$ 115 juta atau Rp 1,5 triliun.
"Dapat kami laporkan bahwa komitmen pasti US$ 115 juta akan dilakukan ekplorasi WK Lapindo Bratas yang belum sempat dilakukan seismik pengeboran terutama di daerah offshore," katanya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto menerangkan, aktivitas Lapindo ini berbeda dengan lokasi semburan lumpur.
"Jadi aktivitasnya itu tidak di daerah yang dulu kena lumpur Lapindo. Beda, kan lapangan migas luas, yang blow up kan Tanggulangin. Ini bukan di Tanggulangin," kata dia kepada detikFinance di Jakarta, Jumat (3/8/2018).
Meski tak secara rinci, Djoko mengatakan, kedalaman pengeboran pada WK yang dikelola Lapindo kali ini berbeda dengan wilayah yang menyemburkan lumpur.
"Jadi di lapisan bumi kan ada kedalaman, 300-600-1000 dia aktivitasnya bukan di ke dalam waktu itu terjadi lumpur," ujarnya.
"Kalau itu kan onshore kan ada kedalaman tertentu kan yang dulu ngebor lumpur Lapindo. Ini tingkatannya bukan kedalaman itu," imbuhnya.
Lantas, kenapa kontraktor lain enggan mengelola Blok Brantas? Djoko berpendapat, kontraktor memiliki pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi, kasus lumpur Lapindo ikut berpengaruh pada minat kontraktor.
"Ya kalau kontraktor nggak ikut pemikiran masing-masing, tetapi yang jelas ada masalah itu. Kalau kontraktor nggak ikut kan dia belum tahu daerah situ, kan nggak tahu," terangnya.
Legal Manager Lapindo Brantas Inc Deddy R Putra mengatakan, pekerjaan di wilayah lumpur sudah berhenti. Dia bilang, untuk wilayah lumpur sudah dibatasi tanggul.
"Tidak ada pekerjaan di area lumpur. Wilayah kita dari Sidoarjo, Kediri, Mojokerto dan lain-lain," tutupnya
Presiden Direktur Lapindo Brantas Inc Faruq Adi Nugraho mengatakan, dengan kontrak tersebut pihaknya akan mendorong produksi gas di Blok Brantas. Saat ini, kata dia, produksinya 20 hingga 25 million standard cubic feet per day (MMSCFD). Dia menambahkan, produksinya akan terus naik sampai 30-35 MMSCFD di akhir tahun.
"Saat ini produksi kita di kisaran 20-25. Target kami akhir tahun ini meningkat di 30-35," kata dia di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (3/8/2018).
Selanjutnya, produksi gas itu akan naik menjadi 100 MMSCFD pada tahun 2022-2023. Lima tahun sejak perpanjangan kontrak, produksi gas akan dipacu hingga 150 MMSCFD.
"Menurut rencana kami, kita akan semakin meningkat sampai 100 di tahun 2022-2023. Lima tahun sejak perpanjangan mungkin 150 MMSCFD kita capai. Insya allah kita berkontribusi cukup baik di wilayah timur sampai Jateng dan seterusnya," jelasnya.
Pemerintah memberikan kontrak selama 20 tahun wilayah kerja (WK) Brantas kepada Lapindo Brantas Inc. Kontrak tersebut diberikan pemerintah mengingat tidak ada investor lain yang mau mengelola blok tersebut.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto menerangkan, para investor khawatir kasus 'lumpur Lapindo' terulang lagi. Sehingga, hanya Lapindo mengajukan diri.
"Yang lain nggak ngajukan, takut. Yang lain takut nanti blow out lagi, ribut kaya gitu. Lapindo satu-satunya yang terimakasih mau lanjutkan. Yang lain nggak berani karena kasus lumpur Lapindo," kata dia di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (3/8/2018).
"Nggak ada (lawannya), nggak ada berani, kalau meleduk lagi gimana," tambahnya.
Namun, Djoko mengatakan, kondisi sekarang sudah aman. Kegiatan operasional di Blok Brantas masih berjalan.
"Tapi kan sekarang udah aman, sudah ngebor lagi, udah kerja lagi, nggak ada kecelakaan lagi. Sayang kan ada produksi buat masyarakat situ ada jargas, penerimaan negara, safe kan, sudah aman," ungkapnya.
Dia juga menambahkan, masyarakat telah menerima blok tersebut untuk dikelola. Sebab itu, pemerintah kembali memberikan izin. "Enggak (ditolak masyarakat), udah, kalau nggak kita nggak approve lah, kan kita minta approve dari pemerintah daerah sana juga," tutupnya.
.webp)
