Follow detikFinance
Selasa, 21 Agu 2018 14:31 WIB

Pemerintah Resmi Perluas Penggunaan Biodiesel

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Agus Setyadi/detikcom Foto: Agus Setyadi/detikcom
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi memperluas penggunaan atau pemanfaatan biodiesel sebagai bahan campuran pada bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Mengutip Perpres 66/2018, Jakarta, Selasa (21/8/2018), Presiden Jokowi telah menandatangi aturan baru ini pada 15 Agustus 2018 dan langsung diundangkan pula oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Dalam beleid baru ini terdapat penekanan perluasan pemanfaatan biodiesel untuk seluruh sektor dan tidak dibatasi seperti pada aturan sebelumnya yang ditujukan pada BBM tertentu.

Seperti pernyataan pemerintah sebelumnya, bahwa pemanfaatan biodiesel 20% (B20) bisa dilakukan kepada transportasi PSO maupun non PSO. Mulai dari kapal laut, kereta api, hingga kendaraan berat di sektor pertambangan.

Pada pasal 11 di Perpres Nomor 66 Tahun 2018 ini disebutkan dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan perekebunan kelapa sawit, promosi, peremajaan, terakhir sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.


Penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Penggunaan dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel juga dimaksudkan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar BBM jenis Solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Besaran dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel diberikan kepada badan usaha setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian ESDM yang dibantu oleh Surveyor Indonesia.

Dalam beleid ini juga terdapat pembentuk Komite Pengarah yang tugasnya menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan dana termasuk kebijakan pengelolaan dana untuk memperoleh nilai tambah secara berkelanjutan. Lalu, melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan dana.

Adapun, Komite Pengarah ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan anggotanya Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.



Saksikan juga video 'Jelang May Day, Buruh Sawit Desak Pemerintah Rumuskan Aturan Khusus':

[Gambas:Video 20detik]

(hek/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed