Apa Saja Hasil Kerja Idrus Marham Selama jadi Mensos?

Jakarta - Idrus Marham mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Hanya 7 bulan dia menduduki jabatan tertinggi di Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut. Lantas, bagaimana kinerja Idrus di Kemensos yang tidak sampai genap setahun itu?

Berdasarkan catatan detikFinance, Idrus memiliki target ambisius dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Saat ini, tepatnya per Maret 2018, angka kemiskinan sebesar 9,82% atau 25,95 juta orang.

Di akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Idrus menargetkan angka kemiskinan turun jadi 9%.

"Kami proyeksikan kita bisa tekan kemiskinan di akhir periode Presiden Jokowi sampai 9-9,3%. Itu kita akan lihat," kata Idrus 3 Agustus 2018 di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
Untuk mencapai target tersebut, kementerian yang sempat dipimpin Idrus beberapa kali melakukan koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Koordinasi ini dilakukan terkait penyaluran bantuan tunai maupun non tunai. Terkait penyaluran bantuan beras, Kemensos juga berkoordinasi dengan Perum Bulog.

"Dalam rangka capai target 9% atau 9,3%, maka kita sudah sepakat, secara bersamaan sama, Himbara siap semua seluruh kelembagaan jaringan perbankan yang ada. Bulog juga perbaiki kualitas beras, sudah ada langkah Bulog," ujarnya.

Idrus juga melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait lain. Hal itu dilakukan agar bantuan sosial yang disalurkan efektif.

Selain itu, Idrus menyampaikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bakal naik menjadi Rp 32 triliun dari saat ini sebesar Rp 17 triliun. Jumlah tersebut naik 2 kali lipat untuk menekan angka kemiskinan.

"Ingin saya sampaikan memang, jadi kebijakan pemerintah ke depan, kebijakan anggaran program PKH diproyeksikan 2 kali lipat. Kemarin Rp 17 triliun, ke depan sekitar Rp 32 koma sekian triliun," kata Idrus 3 Agustus 2018 di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
Semula, kebijakan tersebut rencananya akan dibahas dengan DPR untuk dimasukkan ke dalam undang-undang APBN 2019. Dia meyakini DPR sepakat dengan kebijakan tersebut.

"Tentu sudah jadi kebijakan pemerintah yang masuk APBN yang akan dibahas, tentu akan dibahas DPR untuk jadi undang-undang APBN 2019 mendatang. Kami yakin bahwa anggaran itu akan disepakati DPR karena kita tahu semua elit berjuang untuk rakyat," paparnya.

Usulan kenaikan nilai bantuan PKH juga untuk mengantisipasi situasi perekonomian yang bisa berdampak ke peningkatan angka kemiskinan. Kenaikan ini juga diperhitungkan berdasarkan data.


Saksikan juga video 'Idrus Marham: Mundur dari Mensos, Tinggalkan Partai Golkar':

[Gambas:Video 20detik]

(dna/dna)