.webp)
Namun, untuk mengembangkan PLTP bukan perkara gampang. Ada sejumlah tantangan yang mesti dihadapi.
Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ida Nuryatin menerangkan, sumber panas bumi biasanya terletak di daerah yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut membuat badan usaha atau pengembang yang akan mengembangkan panas bumi mesti menyediakan infrastruktur sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ida, masalah akses ini juga yang membuat pengembangan panas bumi menjadi lama. Sebab, pengembang harus mengurus perizinan hingga waktu untuk pembuatan jalan.
"Karena sumber daya panas bumi kebanyakan di gunung-gunung yang jauh dari sana-sini dan transportasi terbatas, jalan kalau syukur ada, ini yang bikin panas bumi pengembangannya lama," terangnya.
"Jalan lama, begitu mau bikin jalan harus izin kan, nggak langsung ujuk-ujuk datang langsung bangun jalan, harus izin pemda itu yang bikin eksplorasi lama," imbuhnya.
Ida melanjutkan, pada tahap eksplorasi pengembang biasanya membutuhkan waktu normal antara 3-5 tahun.
"Panas bumi seperti yang disampaikan eksplorasi lama, izin harus kulonuwun dulu, survei awal ada indikasi, baru bangun jalan, buka jalan. Itu butuh kalau normal 3-5 tahun, tapi dalam perizinan kita mereka dikasih sampai 7 tahun dari survei sampai eksplorasi," jelasnya.
Untuk biaya produksinya, kata dia, mencapai US$ 4 juta per MW. Biaya produksi ini juga termasuk ongkos infrastruktur di dalamnya.
"Kalau sekarang ini US$ 4 juta per MW. Itu tadi yang bikin unsur pembangunan infrastruktur segala macam masuk di sana," terangnya.
Berdasarkan keterangan Kementerian ESDM, potensi panas bumi Indonesia mencapai 28,5 giga watt (GW) yang terdiri dari total cadangan sebesar 17,5 GW dan sumber daya sebesar 11 GW. Sedangkan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) saat ini sebesar 1.948,5 MW. (ara/ara)
