Proyek 15.200 MW Ditunda, Pasokan Listrik Nasional Tak Terganggu

Jakarta - Pemerintah menunda proyek kelistrikan 15.200 MW. Penundaan ini dilakukan untuk mengerem komponen impor sehingga tidak menekan nilai tukar rupiah.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, penundaan proyek ini tidak mengganggu pasokan listrik nasional.

Dia menerangkan, dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pemerintah memasang target 35.000 MW. Hitungan tersebut berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 7%. Namun, dalam realisasinya pertumbuhan ekonomi diperkirakan di bawah 7%.

"RUPTL kita baru ditandatangan kan target kita waktu itu 35 ribu MW di tahun 2019 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi hampir 7%, elastisitas 1,2-1,3 maka muncul 35 ribu MW. Dengan pertumbuhan yang lebih rendah, maka ditargetkan commercial operation date (COD) 2019 kurang 20 ribu MW," jelasnya kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Baca juga: Harga BBM Tak Naik Walau Rupiah Loyo, Arcandra: Masih 'Manageable'

Arcandra mengatakan, proyek yang ditunda akan tetap jalan. Proyek itu berjalan setelah tahun 2019.

Lanjutnya, proyek yang sudah terkontrak tidak ada masalah alias tetap berjalan sesuai rencana.

Baca juga: Cari Minyak Butuh Waktu 10 Tahun, Begini Cara Biar Lebih Cepat

"Sisanya kapan 15 ribu MW setelah tahun 2019. Kita ikuti RUPTL bagi yang sudah berjalan kontraknya atau lagi kontruksi dan lain-lain itu berjalan sesuai pipe di mana di 2019 akan COD kurang 20 ribu MW. Dan sudah direncanakan," terang Arcandra.


Saksikan juga video 'Dolar Menguat, Apa yang Bisa Dilakukan Rakyat Indonesia?':

[Gambas:Video 20detik]

(dna/dna)