Follow detikFinance
Kamis, 18 Okt 2018 19:43 WIB

Pemerintah Usulkan Subsidi Energi Turun Rp 7,6 T di 2019

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Foto: Pradita Utama Foto: Pradita Utama
Jakarta - Panitia kerja (Panja) belanja pemerintah memberikan usulan terhadap postur belanja dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) kepada badan anggaran DPR.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan belanja subsidi energi dalam usulan panja turun menjadi Rp 156,5 triliun, dari sebelumnya dalam postur sementara sebesar Rp 164,1 triliun atau turun sekitar Rp 7,6 triliun.

Askolani mengungkapkan, usulan tersebut merupakan hasil kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Walaupun turun, pemerintah tetap melakukan subsidi minyak solar sebesar Rp 2.000 per liter.

"Untuk kebijakan subsidi ini 3 kg, kemudian untuk solar, ada subsidi Rp 2.000 setiap liter. Pemerintah juga tetap pertahankan kebijakan untuk golongan menengah ke bawah, khususnya pengguna 450 VA dan 900 VA dan peningkatan energi terbarukan, untuk melakukan kebijakan energi yang ramah lingkungan," ujar Askolani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Dia menjelaskan sedangkan subsidi BBM dan elpiji 3 kg turun menjadi Rp 100,1 triliun dari sebelumnya Rp 103,8 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 56,5 triliun dari sebelumnya Rp 60,3 triliun.


Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat dalam usulan panja hari ini turun sebanyak Rp 990 miliar menjadi Rp 1.634,3 triliun, dari sebelumnya Rp 1.635,3 triliun.

Angka ini terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 855,4 triliun, naik dari sebelumnya dalam postur sementara sebesar Rp 840,5 triliun dan belanja non kementerian dan lembaga sebesar Rp 778,8 triliun, turun dari sebelumnya Rp 794,8 triliun.

Secara rinci, belanja non kementerian dan lembaga tersebut terdiri dari program pengelolaan utang negara sebesar Rp 275,8 triliun, pengelolaan hibah negara sebesar Rp 1,9 triliun, dan pengelolaan subsidi sebesar Rp 224,3 triliun.

Usulan panja ini masih akan dibahas lebih lanjut dengan Komisi XI. Setelah itu, baru hasilnya dibawa ke Banggar kembali untuk disetujui dan disahkan dalam RAPBN 2018.

(kil/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed