Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 22 Okt 2018 12:08 WIB

Ini 3 Fakta Tudingan Kerugian Lingkungan Rp 185 T di Freeport

Robi Setiawan - detikFinance
Foto: Ardhi Suryadi Foto: Ardhi Suryadi
Jakarta - Beberapa anggota Komisi VII DPR RI mengangkat laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait potensi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) senilai Rp 185 triliun.

Permasalahan ini bermula dari hasil pemeriksaan atas Kontrak Karya (KK) PTFI 2013 sampai 2015 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hasil pemeriksaan tersebut telah dipublikasikan pada April 2017.

Berikut 3 fakta terkait dugaan potensi kerusakan lingkungan tersebut.

1. Bukan merupakan kerugian negara atau denda yang harus dibayar PT Freeport Indonesia

Mengutip laporan BPK, angka Rp 185 triliun bukan merupakan kerugian ataupun denda yang harus dibayarkan PTFI. Angka itu juga bukan merupakan temuan dan tidak dicantumkan dalam kesimpulan pemeriksaan BPK.

Angka tersebut merupakan salah satu komponen alasan dilakukannya pemeriksaan oleh BPK dan secara teknis disebut sebagai "jasa ekosistem yang hilang".

Hasil perhitungan jasa ekosistem oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) yang hilang akibat tailing PTFI berdasarkan analisis perubahan tutupan lahan 1988-1990 dan 2015-2016 oleh LAPAN, menunjukkan nilai jasa ekosistem sebesar Rp 185,018 triliun.

Perhitungan tersebut masih perlu didiskusikan lagi dengan KLHK apakah sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu perhitungan juga telah memperhitungkan pengaruhnya ke lokasi laut dengan perhitungan jasa ekosistem Rp 166,09 triliun pun masih perlu didiskusikan kewajarannya.

2. Angkat tersebut masih perlu didiskusikan kewajarannya

Menurut laporan BPK, angka Rp 185 triliun tersebut perlu didiskusikan kewajarannya dengan KLHK. Selain itu juga memastikan metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai tersebut sudah berdasarkan ketentuan yang ada.

3. Pemerintah sedang menyusun rencana perbaikan

Dalam konferensi pers pada 28 September lalu, Inspektur Jenderal KLHK, Ilyas Assad, mengatakan bahwa berdasarkan data dari BPK disebutkan ada kerugian lingkungan, tapi dalam perhitungan lingkungan yang disampaikan dalam tulisan BPK itu akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Menurutnya hal itu bukan merupakan rekomendasi yang diterbitkan oleh BPK. Dalam pembahasan yang dilakukan sekarang adalah bagaimana memperbaiki masalah-masalah lingkungan.

Dirinya juga mengatakan pihaknya tidak memperhitungkan hal-hal yang disebutkan tadi. Menurutnya apabila pemerintah menerbitkan izin lingkungan maka hal-hal mengenai impact suatu pembangunan terhadap itu sudah diperhitungkan dalam perjanjian itu.




Tonton juga 'PT Freeport Digugat Rp 1,9 Miliar Oleh Mantan Karyawan':

[Gambas:Video 20detik]

(idr/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed