Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 23 Nov 2018 23:37 WIB

KPK 'Pelototi' Proses Impor BBM, Ini Hasilnya

Zunita Putri - detikFinance
Gedung KPK/Foto: Ari Saputra Gedung KPK/Foto: Ari Saputra
Jakarta - Tim Litbang Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji formatif data impor bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Hasilnya, KPK menemukan beberapa masalah dalam perizinan impor hingga sistem kerja yang belum menerapkan sistem online sehingga memakan waktu.

Dalam data yang dipaparkan oleh Direktur Litbang KPK, Wawan Wardiana, di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/11/2018). KPK menyebut ada beberapa faktor masalah dalam proses bisnis kepengurusan impor BBM.

Wawan menjelaskan hingga saat ini proses impor BBM di Indonesia itu disamakan dengan proses pengiriman barang lainnya, seperti harus melalui jalur merah proses pemeriksaan bea cukai, sehingga butuh proses yang panjang.


"Jalur perizinan panjang ini akibatnya pada saat BBM dibutuhkan, dia nggak ada, dan pada saat jarang itu dapatnya mahal. Padahal bisa nggak pengelolaan BBM itu nggak kaya barang lain, artinya diberi kebebasan," papar Wawan.

Dalam temuannya di 2017, KPK menyoroti waktu mengurus perizinan impor kurang lebih 100 hari kerja. Padahal, setelah KPK lakukan investigasi, perizinan impor itu jika dilakukan menggunakan sistem online, itu hanya membutuhkan waktu 13-21 hari.

Proses perizinan impor sendiri dijelaskan, dari tahap pertama yaitu perencanaan kuota impor, pengajuan rekomendasi ke ESDM, pengajuan persetujuan impor ke Kementerian Perdagangan, tender pengadaan, penerbitan purchase order, penyampaian RKSP, pengajuan manifest dan izin bongkar, pengajuan PIB (Pemberitahuan Impor Barang), hingga terakhir pemeriksaan dan koreksi. Ketika dikalkulasikan ditotal ada 100 hari kerja.


"Dari waktu 100 hari kerja, setelah kita compress itu bisa 13-21 hari. Dan itu sudah di-compress dengan waktu cukup meningkatkan produktivitas," jelasnya.

Rekomendasi KPK

Berdasarkan kajian tersebut, strategi yang dibeli pihak pengimpor BBM juga disebut KPK tidak memiliki tata laksana impor BBM yang cocok dengan karakteristisk komoditasnya sehingga dinilai inefisien dan dapat merugikan negara. Selain itu, tidak ada pengawasan di dalamnya.

"Operasionalnya tata laksana penetapan kuota yang tidak transparan," kata Wawan.

Selanjutnya KPK memberi rekomendasi pada dua aspek yaitu regulasi dan tata laksana.

"Aspek regulasi itu meliputi penentuan kuota impor BBM berdasarkan pemenuhan persyaratan FAME 20 perse dan bioethanol 2% tidak efektif dan pelaksana survei oleh surveyor yang ditunjuk Kemendag biaya pelaksanaanya dibebankan kepada badan usaha tersebut," ucap Wawan.


Rekomendasi ini akan dimonitoring dan di evaluasi oleh KPK dan lembaga terkait impor BBM selama 2 tahun. Berikut rekomendasi dari KPK:

1. Aspek regulasi

- Kementerian ESDM, Ditjen EBTKE melakukan revisi kebijakan implementasi FAME 20% dan Bioethanol 2% dengan melakukan kajian kesiapan industri hilir

- Kementerian Perdagangan melakukan revisi terhadap Permendag 03 Tahun 2015. Kegiatan survei harus dianggarkan oleh negara atau jika tidak dapat dilakukan maka lebih baik mengakses data melalui INSW (Indonesia National Single Window).

2. Aspek tata laksana

-Kementerian ESDM, Ditjen Migas menyelesaikan sistem perizinan online dan mempercepat durasi penerbitan rekomendasi dari 15 hari kerja menjadi 10 hari kerja

-Kementerian Perdagangan menyusun SOP mekanisme backup sistem online ketika server mengalami gangguan

-Kementerian Keuangan, Ditjen Bea Cukai mengimplementasukan sistem online secara konsistenkantor cabang di Indonesia, khususnya untuk yang sudah memperoleh fasilutas MITA (Mitra Utama). (zap/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed