Pesan Luhut ke Nakhoda Baru SKK Migas: Gunakan Komponen Lokal

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Padjaitan memberikan pesan khusus kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang baru dilantik yaitu Dwi Soetjipto.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandajaitan merespons pelantikan Kepala SKK Migas baru tersebut dengan pesan khusus. Luhut mengatakan, Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) ini harus memperbanyak konten lokal dalam setiap kebijakan terkait pengolahan migas.

Baca juga: Jadi Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto bakal Cegah Mafia

"Bagus dong Pak Dwi, ya semoga (bisa) gunakan local content sebanyak mungkin," kata Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Senin (3/12/2018).

Sebagai informasi, pemerintah menekan impor lewat berbagai cara, salah satunya meningkat TKDN atau tingkat komponen dalam negeri di sektor migas. Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menjelaskan pemerintah mewajibkan penggunaan komponen dalam negeri di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Langkah ini menjadi salah satu cara pemerintah untuk meredam pelemahan rupiah.

Baca juga: Kepala SKK Migas Baru Harus Berani Berantas Mafia

"Lihat kebijakan akhir-akhir selama ini mendorong nggak tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kita terbitkan Kepmen tentang TKDN mengharuskan kontraktor-kontraktor kalau barang equipment ada Indonesia dengan spesifikasi yang masuk, quantity ada, quality OK maka barang sejenis dari luar tidak diberikan," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan, Jumat (7/9/2018).

Kewajiban penggunaan komponen lokal ini sebenarnya juga memberikan keuntungan bagi kontraktor. Di sektor migas, dia menerangkan, pemerintah memberikan insentif bagi penggunaan komponen lokal lewat skema gross split. Semakin tinggi penggunaan komponen lokal, maka semakin besar insentif yang diberikan.

Baca juga: Dwi Soetjipto Resmi Ngantor di SKK Migas

"Kalau gross revenue Rp 100 triliun, ada gross revenue Rp 100 triliun, dia dapat 2%, berapa Rp 2 triliun ada nggak barang yang perbedaan harganya itu kalau diimpor dia lebih untung Rp 2 triliun. Dia akan mikir saya usahakan 30% sehingga dapat insentif dari pemerintah dan total revenuenya itu besar. Apalagi dia bisa menaikkan 50% itu 3%. Dia atas 70% itu 4%, 4% Rp 100 triliun Rp 4 triliun," papar Arcandra. (hns/hns)