CONTINUE TO SITE >

Follow detikFinance Follow Linkedin
Sabtu, 29 Des 2018 10:03 WIB

Said Didu Kultwit soal Freeport, SBY Ikut Respons

Trio Hamdani - detikFinance
mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono/Foto: Grandyos Zafna mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Muncul perdebatan pasca pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Tak sedikit yang mempertanyakan, kenapa Indonesia harus membayar, sementara kontrak Freeport di Papua habis di 2021?

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu, melalui akun twitternya, @saididu, menjelaskan terdapat 3 pilihan bagi Indonesia mengakuisisi 51% saham Freeport.

Pilihan pertama, hentikan kontrak dengan Freeport-McMoRan (FCX) dan ambilalih sepenuhnya. Kedua, ubah kontrak menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan ambil saham langsung mayoritas. Ketiga, ubah Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK dengan pengambilan saham bertahap.

Menurut Said cara yang dilakukan Indonesia dalam merebut Freeport sudah tepat. Dia juga merespons pihat yang menyebut Indonesia bisa mendapatkan Freeport secara gratis setelah kontrak habis di 2021.

"Alasan tersebut tidak salah jika kontrak karya Freeport dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani 1991 tidak mecantumkan klausul yang berikan keamanan investasi bagi Freeport McMoRan di Papua," jelasnya.

Dalam kontrak karya generasi II yang ditandatangani 1991 itu tercantum bahwa pihak Freeport berhak meminta perpanjangan kontrak 2x10 tahun setelah kontrak habis. Pemerintah tidak bisa menghalangi tanpa alasan rasional. Kontrak hanya tunduk pada UU yang sudah berlaku saat kontrak ditandatangani.

"Alternatif penyelesaian kontrak setelah 2021 menjadi terbatas kecuali kita siap berperkara di arbitrase," kata Said.

Jika sampai terjadi kasus arbitrase maka operasional tambang Freeport bakal berhenti. Jika berhenti sekitar sebulan saja, menurutnya Freeport akan sangat sulit bahkan tidak mungkin lagi dibuka dan dioperasikan selamanya karena ada persoalan teknis dan non teknis yang muncul.

Mempertimbangkan berbagai hal, dia menilai, jika lewat jalur arbitrase maka yang terjadi adalah 'menang jadi arang dan kalah jadi abu', alias menang atau kalah sama sama tidak untung.

"Atas uraian bagian pertama yang terkait akhiri kontrak vs beli saham, saya katakan bahwa solusi realistis adalah melanjutkan kerja sama dengan Freeport agar tambang tidak berhenti beroperasi, bukan menghentikan kontrak," paparnya.

Respons SBY ke Said Didu

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Said Didu. Pernyataan SBY disampaikan lewat akun Twitter, @SBYudhoyono.

"Saya baru membaca kultwit Pak Said Didu ttg isu divestasi saham Freeport. Penjelasan yg sangat informatif, utuh, mendidik, "fair & balanced," tulis SBY.

SBY menilai Said Didu memahami kompleksitas permasalahan dan dilema yang dihadapi setiap pemerintahan dalam menetapkan pilihan dan kebijakan terkait Freeport.

"Pak Said Didu secara implisit juga mengatakan setiap pemerintah ingin tetapkan pilihan yg tepat & berbuat yg terbaik bagi bangsa & negaranya," ujarnya.

Bahkan SBY menilai Said tidak mau dan tidak gegabah menyalahkan kebijakan pemerintah manapun, termasuk pemerintahan Soeharto, SBY maupun Joko Widodo (Jokowi).

"Saya menaruh rasa hormat. Bapak Said Didu telah ambil risiko dgn "telling the truth". Saya tahu iktikad Bapak baik. Tuhan, Allah SWT mencatatNya," kata SBY.

Di cuitan terakhirnya SBY mengatakan Said Didu sudah membeberkan fakta secara benar.

"Pak Said Didu juga telah berikan pelajaran berharga: "Tidak selalu MEMBENARKAN YG KUAT, tetapi berani PERKUAT KEBENARAN"," tambahnya.


Simak juga video '51% Saham Freeport Lunas, TKN: Memang Ada Kepentingan Politik':

[Gambas:Video 20detik]

Said Didu Kultwit soal Freeport, SBY Ikut Respons
(hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed