Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 21 Feb 2019 15:21 WIB

Tudingan Miring Divestasi Freeport

Ungkap Kisah di Balik Akuisisi Freeport, Sudirman: Tak Ditambah-Dikurangi

Usman Hadi - detikFinance
Foto: Muhammad Ridho Foto: Muhammad Ridho
Yogyakarta - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengatakan ceritanya seputar akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia tak ada yang ditambah atau dikurangi. Hal itu disampaikan Sudirman kepada wartawan usai Talkshow Bedah Program Capres-cawapres 2019 #2 bertema 'Ketahanan Pangan dan Energi' di Fisipol UGM Yogyakarta.

"Jadi saya menceritakan kronologis saja, tidak ada hal yang saya tambahkan, tidak ada hal yang saya kurangi, itu saja," ujar Sudirman yang kini menjabat Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tersebut.

Sebelumnya, Sudirman memaparkan kronologi penguasaan 51% saham Freeport Indonesia oleh pemerintah. Meski tampak sebagai capaian besar, namun menurut Sudirman paket deal saham itu tak sepenuhnya menguntungkan Indonesia.


Sudirman mengatakan terpaksa bercerita mengenai penguasaan saham Freeport karena dia dianggap telah menulis surat yang melampaui kewenangannya saat masih menjabat Menteri ESDM 2015 lalu. Surat ini dianggap melemahkan posisi Indonesia.

"Saya hanya menjelaskan proses pengambilan kebijakan publik yang saya alami. Karena (saya) harus menjawab apa yang ditulis dalam bukunya Pak Simon (Felix) Sembiring, tidak lebih dari itu. Konteksnya bedah buku kemarin, jadi ada bedah buku," tutur.

"Dalam bukunya Pak Dr. Simon Sembiring... di situ ditulis bahwa surat Menteri ESDM tanggal 7 Oktober 2015 itu ditulis melampaui kewenangan, dan dianggap melemahkan posisi Pemerintah Indonesia dalam bernegosiasi dengan Freeport," lanjut mantan Menteri ESDM itu.


Sudirman memaparkan kronologi bagaimana surat tersebut muncul. Menurutnya, surat tersebut dibuat setelah dia dipanggil mendadak Presiden Jokowi ke Istana Negara, padahal sebelumnya tidak ada jadwal pertemuan.

"Kemudian di situ saya bertemu dengan Pak Moffet (kala itu menjabat Executive Chairman Freeport McMoRan). Dan saya diminta menulis surat (oleh Presiden Jokowi), itu saja," ungkapnya.


Hingga akhirnya keluar surat yang dianggap melemahkan Pemerintah Indonesia. Poin-poin di dalam surat diambil dari draf kesepakatan yang disodorkan Moffet usai pertemuannya dengan Jokowi. Sudirman mengaku tak tahu apa yang telah dibahas keduanya.

"Saya juga tidak menyebut pertemuan sembunyi kan, saya menyebut ada pertemuan (Jokowi dengan Moffet)," tutur Caleg dari Partai Gerindra tersebut.

"Jadi saya tidak pernah menyebut pertemuan rahasia, pertemuan rahasia saya enggak pernah ngomong. Saya (hanya) menjelaskan seluruh tahapan pertemuan itu," tutur Sudirman. (ush/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com