.webp)
Pemerintah lewat PT Inalum (Persero) telah berhasil mengambilalih 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Walau begitu, tampaknya pihak oposisi masih mengkritik capaian pemerintah tersebut.
Eks Menteri ESDM yang kini bergabung dalam BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yakni Sudirman Said mengatakan, bahwa dirinya tak setuju Indonesia mengambilalih 51% saham PTFI dengan seketika. Ketidaksetujuan Sudirman Said itu diakuinya saat masih menjabat Menteri ESDM.
"Saya tidak pernah dalam mood saya, dalam posisi menganjurkan pemerintah beli saham Freeport, bahwa uang pemerintah dipakai untuk yang lebih baik. Tapi kan sekarang sudah kejadian seperti itu jadi tidak boleh ada, Pak Jonan mengatakan jangan komentar-komentar lah, saya ikut saja nggak komentar lagi," kata Sudirman Said dalam blak-blakan bersama detikFinance pada akhir pekan lalu.
Sudirman mengatakan bahwa dirinya tak merekomendasikan pemerintah untuk mengakuisisi saham PTFI sekaligus. Ada sejumlah alasan yang menurutnya pemerintah tak perlu langsung mengakuisisi 51% saham PTFI. Intinya, bila pemerintah mengakuisisi 51% saham PTFI, maka yang akan menanggung berbagai beban adalah pemerintah.
"Karena pertama sebaiknya memberi kesempatan pada dunia usaha, malah saya dorong waktu itu kan go public lah. Terus yang kedua sebaiknya sebelum diambilalih saham, Freeport menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tadi, penyelesaian lingkungan, nanti bisa dicek ke DPR, sekarang mungkin masih ada masalah," jelasnya.
"Katanya salah satu syarat pengambilalihan adalah diselesaikannya dulu kewajiban lingkungan. Tapi sekarang kan sudah dibebaskan barangkali ya. Kemudian kewajiban untuk bangun smelter harus diselesaikan. Kalau semua kewajiban itu dilaksanakan ketika kita tidak punya saham mayoritas, artinya kan bebannya ada di Freeport. Perhitungan begitu saja," sambung Sudirman.
Terlepas dari komentarnya, Sudirman mengatakan bahwa dirinya telah menghargai upaya pemerintah yang telah mengambil 51% saham PTFI.
"Jadi keputusan sudah diambil, kita hargai, dan nanti kita lihat risikonya bagaimana," tuturnya.
Eks Menteri ESDM yang kini bergabung dalam BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yakni Sudirman Said mengatakan, bahwa dirinya tak setuju Indonesia mengambilalih 51% saham PTFI dengan seketika. Ketidaksetujuan Sudirman Said itu diakuinya saat masih menjabat Menteri ESDM.
"Saya tidak pernah dalam mood saya, dalam posisi menganjurkan pemerintah beli saham Freeport, bahwa uang pemerintah dipakai untuk yang lebih baik. Tapi kan sekarang sudah kejadian seperti itu jadi tidak boleh ada, Pak Jonan mengatakan jangan komentar-komentar lah, saya ikut saja nggak komentar lagi," kata Sudirman Said dalam blak-blakan bersama detikFinance pada akhir pekan lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena pertama sebaiknya memberi kesempatan pada dunia usaha, malah saya dorong waktu itu kan go public lah. Terus yang kedua sebaiknya sebelum diambilalih saham, Freeport menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tadi, penyelesaian lingkungan, nanti bisa dicek ke DPR, sekarang mungkin masih ada masalah," jelasnya.
"Katanya salah satu syarat pengambilalihan adalah diselesaikannya dulu kewajiban lingkungan. Tapi sekarang kan sudah dibebaskan barangkali ya. Kemudian kewajiban untuk bangun smelter harus diselesaikan. Kalau semua kewajiban itu dilaksanakan ketika kita tidak punya saham mayoritas, artinya kan bebannya ada di Freeport. Perhitungan begitu saja," sambung Sudirman.
Terlepas dari komentarnya, Sudirman mengatakan bahwa dirinya telah menghargai upaya pemerintah yang telah mengambil 51% saham PTFI.
"Jadi keputusan sudah diambil, kita hargai, dan nanti kita lihat risikonya bagaimana," tuturnya.
