Rapat Komisi VII 'Panas' Gara-gara Ingin Hadirkan Bos Pertamina

Jakarta - Rapat antara Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sedikit memanas khususnya saat membahas penyaluran Elpiji 3 kg. Itu tak lain karena sebagian anggota DPR ingin menghadirkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam rapat.

Wacana untuk menghadirkan Bos Pertamina muncul, diawali oleh kritik Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir yang mengkritik penyaluran bahan bakar minyak (BBM). Lalu, ia mengkritik Elpiji 3 kg yang mengalami kelangkaan.

"Kami turun ke dapil, ditanyai masyarakat nggak bisa jawab," kata Nasir di Komisi VII DPR Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: DPR Panggil Jonan Bahas PNBP hingga Penyaluran BBM

Dia mengatakan, langkahnya Elpiji 3 kg salah satunya disebabkan oleh minimnya agen. Sebab itu, dia meminta agar Jonan memperbanyak agen.

Melihat kondisi tersebut, Nasir pun menilai penting untuk menghadirkan Direktur Utama (Dirut) Pertamina untuk menyelesaikan masalah ini.

"Harusnya Dirut ada di rapat ini, saya meminta kebijakan Pak Menteri di sini memberikan izin sebanyak-banyaknya. Kalau nggak diskors dulu," katanya.

Jonan pun menjawab. Dia bilang, orang nomor satu Pertamina itu tidak ada dalam undangan rapat.

"Ini kalau dari undangan diterima tidak permintaan menghadirkan, jadi makanya tidak kami hadirkan, jadi mohon maaf," ujar Jonan.

Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian menuturkan, seharusnya Dirut Pertamina hadir. Ia pun meminta Jonan untuk menghubunginya lewat sambungan telpon.

"Skors 10 menit, Pak Menteri ada waktu nelpon," kata Ramson.

Jonan pun kemudian mendapat informasi jika Dirut Pertamina sedang tidak berada di Jakarta. Dirut Pertamina berada di Riau.

"Informasi Dirut Pertamina sedang berada di Riau dengan Menteri BUMN," kata Jonan.

Baca juga: Jonan ke PLN: Jangan Takut Saingan dengan Panel Surya

Nasir mengatakan, setiap rapat dengan menteri harus ada manfaatnya. Sebab itu Dirut Pertamina harus dihadirkan.

"Menurut saya yang bertanggung jawab Pertamina, menurut saya harus diputuskan, setiap menteri rapat harus ada manfaatnya," ujarnya.

Jonan kemudian menanggapi dan memberikan opsi. Dia mengatakan, Dirut Pertamina baru mendarat kemungkinan pukul 19.00 WIB. Dia bilang, kalaupun mau diskors, paling tidak rapat dimulai setelah pukul 21.00. Jonan pun menyerahkan keputusan ke pemimpinan rapat.

Anggota Komisi VII Fraksi PDIP Adian Napitupulu mengatakan, rapat seharusnya tetap berlangsung. Lantaran, Dirut Pertamina memang tidak ada dalam undangan.

Kemudian, karena menteri sudah hadir sebaiknya rapat tetap jalan tanpa harus menskors dan menundanya.

"Saya pikir kalau dalam undangan tidak diwajibkan yang lain tidak persoalan, karena sah tidaknya bukan kehadiran Dirut Pertamina," ujarnya.

Pimpinan rapat Wakil Ketua Tamsil Linrung akhirnya mengambil keputusan agar Jonan menyampaikan semua materinya. Setelah itu, baru mengambil keputusan soal kelanjutan rapat. (dna/dna)