Bahas Kebijakan, Arcandra Optimistis Tingkatkan Sektor Pertambangan

Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar membuka Workshop Kebijakan dan Pengelolaan Sektor Pertambangan. Dalam kesempatan tersebut, Arcandra mengatakan workshop mengenai kebijakan bagus untuk didiskusikan guna peningkatan di subsektor pertambangan.

"Saya percaya jika kebijakan adalah salah satu subjek ketika kita berbicara tentang inovasi. Workshop ini menurut saya sangat bagus untuk meningkatkan kebijakan di subsektor minerba," ujar Arcandra dalam keterangan tertulis, Jumat (3/5/2019).

Arcandra juga berpesan supaya workshop tersebut dapat memberikan hasil yang nyata, bukan hanya selembar kertas.

"Pesan saya untuk workshop ini adalah dapat memberikan hasil yang nyata, bukan hanya selembar kertas. Kita butuh hasil yang nyata, yang bisa bermanfaat untuk Kementerian ESDM," ungkap Arcandra.

Baca juga: Produksi Migas Blok Sakakemang Dipercepat Jadi 3 Tahun

Workshop itu diharapkan dapat membuat industri di subsektor minerba semakin baik. Arcandra juga bersedia untuk berdiskusi supaya lebih banyak lagi ruang untuk peningkatan di kebijakan pada subsektor minerba.

"Saya harap workshop ini dapat membuat industri di subsektor minerba semakin baik dari sebelumnya. Kami bersedia untuk diskusi dan mohon diberi masukan. Karena saya percaya bahwa sesuatu yang dibuat manusia tentu memiliki celah. Maka dari itu, semakin banyak yang berdiskusi dan memberi masukan akan membuka ruang untuk peningkatan," tandasnya.

Workshop yang dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia bertajuk Mining Sector Diagnostic (MSD), yakni pedoman yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk meninjau kebijakan, hukum, dan peraturan pada sektor pertambangan, serta mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan pada institusi yang mengatur operasi pertambangan.

Hasil evaluasi tersebut adalah peningkatan kinerja inspeksi tambang, mendorong transparansi dan akuntabilitas performa perusahaan terkait isu lingkungan dan sosial, mendorong eksplorasi dan investasi sektor tambang, perizinan wilayah tambang, dan manajemen tambang rakyat serta kontribusi fiskalnya.

Perwakilan Bank Dunia Bryan C Land mengatakan bahwa workshop tersebut ingin menyatukan para pemangku kepentingan, terutama yang ingin tahu bagaimana Indonesia mendapatkan keuntungan dari sumber daya mineral, di saat yang bersamaan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Misi bank dunia di Indonesia adalah untuk berbagi pengetahuan global dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan di Indonesia untuk mengidentifikasi solusi dalam memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Workshop ini menyatukan stakeholder yang tertarik pada bagaimana Indonesia dapat mendapatkan keuntungan dari sumber daya mineralnya yang melimpah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat," tuturnya.

Workshop tersebut juga sejalan dengan inovasi yang terus dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam meningkatkan pelayanan pemerintah, khususnya terkait tata kelola subsektor mineral dan batu bara, terutama pada pelayanan dan perizinan di subsektor minerba.

Di kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Program Minerba Muhammad Wafid, menyampaikan bahwa pada tahun 2018 capaian pembangunan subsektor minerba terbilang cukup menggembirakan.

"Tahun lalu, capaian subsektor Minerba dapat dikatakan menggembirakan. PNBP Minerba tahun 2018 mencapai Rp 50 triliun. Capaian ini adalah 156% dari target yang ditetapkan sebelumnya dalam APBN, yaitu Rp 32,1 triliun. Selain itu, sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kontribusi sektor pertambangan pada PDB Indonesia 2018 adalah 8,03%, tumbuh positif sebesar 0,74 poin dibandingkan dengan pencapaian pada 2017," ungkap Wafid.

Selain itu, subsektor minerba juga menorehkan capaian lain. Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) berhasil melampaui target, yaitu sebesar Rp 2,05 triliun. Capaian ini merupakan 110% dari target 2018 sebesar Rp 1,87 triliun. Total pembangunan smelter pada tahun 2018 telah mencapai 27 unit.

Sementara itu, reklamasi lahan bekas tambang mencapai 6.950 hektare. Dalam aspek investasi, realisasi di subsektor minerba pada tahun 2018 mencapai US$ 6,8 miliar, atau sebesar 92% dari target investasi yang diharapkan.

Pencapaian tersebut, lanjut Wafid, diharapkan dapat mendorong sektor pertambangan untuk menjadi penggerak utama pembangunan nasional secara umum dan pembangunan wilayah secara khusus.

Baca juga: 18 Kontraktor Minati 5 Blok Migas RI

Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM telah memangkas 186 perizinan dan regulasi sektor ESDM. Khusus sektor minerba, Ditjen Minerba telah melakukan penyederhanaan regulasi, yakni sebanyak 32 peraturan dicabut/direvisi dan 64 sertifikasi/perizinan telah dicabut.

Penataan IUP juga terus dilakukan hingga sebanyak 4.678 izin usaha pertambangan (IUP) juga telah dicabut sampai dengan tahun 2018.

Ditjen Minerba juga telah menerapkan sistem Teknologi Informasi sebagai solusi peningkatan tata kelola pertambangan, meliputi Minerba One Map Indonesia (MOMI), Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Elektronik (e-PNBP). (mul/ega)