Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 22 Agu 2019 17:28 WIB

BPH Ramal Solar Subsidi Jebol, Kemenkeu: Harus Dikendalikan!

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Dok. Kementerian ESDM Foto: Dok. Kementerian ESDM
Jakarta - Kementerian Keuangan meminta Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk mengendalikan volume bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi agar tidak terjadi pembengkakan anggaran.

Hal itu diungkapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani saat merespons pernyataan BPH Migas yang menyebut realisasi BBM subsidi jenis solar akan jebol tahun ini. Realisasi penyaluran solar diproyeksi lebih besar dari kuota penyaluran subsidi BBM dalam APBN 2019.

Askolani mengaku tidak akan langsung memberikan tambahan anggaran subsidi untuk menambal hal itu.

"Harusnya dikendalikan, dikendalikan, itu tugasnya BPH," tegas Askolani di gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Menurut Askolani, masih ada beberapa bulan hingga akhir tahun 2019 bagi BPH Migas untuk mengatur volume penyaluran solar subsidi di seluruh Indonesia. Pengaturan volume solar subsidi menjadi upaya pemerintah menjaga anggaran subsidi BBM sesuai dengan yang dialokasikan. Daripada harus menambalnya dengan menambah anggaran.

"Nanti kita akan lihat persisnya, biasanya dikendalikan, kita lihat case-nya, ini kan masalah volume agar tepat sasaran," kata Askolani.



Diproyeksikan hingga akhir 2019 realisasi penyaluran BBM subsidi jenis solar sebesar 15,31-15,94 juta kiloliter (KL). Naik 5,5-9,6% dari kuota realisasi subsidi dalam APBN 2019 yang hanya sebesar 14,5 juta KL.

"Jadi prediksi akan terjadi over quota dari 14,5 KL untuk solar, over quota sebesar 0,8 juta sampai 1,3 juta KL," kata Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, di kantornya, Rabu (21/8/2019).

Hingga bulan Juli realisasi BBM subsidi jenis solar yang sudah terverifikasi oleh BPH Migas sebanyak 9,04 juta KL. Jumlah tersebut sama dengan 62% dari kuota solar dalam APBN 2019.

Pada tahun 2018 sendiri BPH Migas mencatatkan realisasi penyaluran BBM subsidi jenis solar sebesar 15,58 juta KL. Di tahun tersebut jumlah kuota yang ditetapkan dalam APBN sebesar 15,62 KL.



Simak Video "Jaringan Gas Tekan Impor LPG Hingga Rp 216 M dalam Setahun"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com