Larangan Ekspor Nikel Dipercepat, Pengusaha Surati Jokowi

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Jumat, 23 Agu 2019 07:19 WIB
2.

Minta Pemerintah Komitmen, Penguasaha Butuh Ekspor untuk Bangun Smelter

Larangan Ekspor Nikel Dipercepat, Pengusaha Surati Jokowi
Foto: Eduardo Simorangkir

APNI keberatan atas wacana pemerintah untuk mempercepat larangan ekspor nikel. Sebab, pengusaha membutuhkan ekspor sebagai modal untuk membangun pabrik pemurnian atau smelter.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menjelaskan, pengusaha berupaya membangun smelter untuk mengikuti program hilirisasi pemerintah. Untuk membangun smelter, pengusaha mengandalkan pembiayaan lewat ekspor.

Ekspor sesuai ketentuan ditargetkan pada tahun 2022. Jika dipercepat, katanya, pengusaha tak bisa menutup pembiayaan tersebut.

"Apa yang terjadi, ini dong yang kita minta, tolong dong pemerintah commit dengan ini karena kami melakukan pembangunan, modalnya dari mana, dari kuota ekspor," katanya di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Dia bilang, pengusaha memilih untuk ekspor karena harganya lebih menguntungkan. Sebutnya, untuk 1 ton nikel kadar rendah 1,7% bisa dihargai US$ 35.

"Kuota ekspor 1,7% itu low grade semua. Harga ekspor lebih manusia. 1,7% itu bisa US$ 35," terangnya.

Lanjutnya, saat ini banyak pengusaha yang telah membangun smelter. Tambahnya, jika pemerintah tetap berniat mempercepat larangan ekspor maka banyak pengusaha yang tumbang.

"Ada 20 lebih progres (smelter), pembangunannya progres dan itu diverifikasi. Dan itu setiap 6 bulan pemerintah turun, mereka turun langsung," ujarnya.

"Kalau ini berhenti tengah jalan 2019 pengusaha lokal mati semua, dampaknya banyak. Kalau ekspor ore 1,7% sisihkan US$ 5 aja. Cukup. Memang nggak cover 100%," terangnya.