Kamis, 29 Agu 2019 18:38 WIB
Perpres Khusus Genjot Infrastruktur Listrik Lagi Disiapkan
Ilustrasi transmisi listrik/Foto: PLN
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan Plt Dirut PLN Sripeni Inten. Pertemuan ini untuk mengkaji Peraturan Presiden (Perpres) terkait infrastruktur listrik.
"Rencana ada rancangan Perpres yang akan dikeluarkan tapi masih dibahas sama ESDM," kata Sripeni di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).
Sripeni menuturkan pemerintah mendukung PLN untuk melakukan percepatan pembangunan. Menurutnya, PLN diminta untuk fokus dalam percepatan pembangunan dan pelayanan.
"Pemerintah memberikan support kepada PLN adalah suatu badan usaha yang harus didukung oleh pemerintah tetapi juga PLN diminta untuk fokus di dalam percepatan di pembangunan dan pelayanan," tuturnya.
Sebelumnya, JK sempat menyoroti soal kinerja PLN. JK menyinggung soal direksi PLN terjerat kasus hukum.
"Saya paham ini listrik ini sesuatu yang harus hati-hati, tapi lama-lama menjadi ketakutan. Penting tapi takut, kenapa takut? Minta maaf ini, asosiasi pengusaha juga harus hati-hati menghadapi ini dari 5 direksi PLN terakhir, 4 masuk penjara," kata JK dalam acaraThe 7th Indonesia Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2019 di JCC Senayan Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Simak Video "PLN Digugat Lagi soal Blackout, Dituntut Ganti Rugi Rp 20 T"
[Gambas:Video 20detik]
(fdu/hns)
"Rencana ada rancangan Perpres yang akan dikeluarkan tapi masih dibahas sama ESDM," kata Sripeni di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).
Sripeni menuturkan pemerintah mendukung PLN untuk melakukan percepatan pembangunan. Menurutnya, PLN diminta untuk fokus dalam percepatan pembangunan dan pelayanan.
"Pemerintah memberikan support kepada PLN adalah suatu badan usaha yang harus didukung oleh pemerintah tetapi juga PLN diminta untuk fokus di dalam percepatan di pembangunan dan pelayanan," tuturnya.
Sebelumnya, JK sempat menyoroti soal kinerja PLN. JK menyinggung soal direksi PLN terjerat kasus hukum.
"Saya paham ini listrik ini sesuatu yang harus hati-hati, tapi lama-lama menjadi ketakutan. Penting tapi takut, kenapa takut? Minta maaf ini, asosiasi pengusaha juga harus hati-hati menghadapi ini dari 5 direksi PLN terakhir, 4 masuk penjara," kata JK dalam acaraThe 7th Indonesia Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2019 di JCC Senayan Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Simak Video "PLN Digugat Lagi soal Blackout, Dituntut Ganti Rugi Rp 20 T"
[Gambas:Video 20detik]
(fdu/hns)
