Mobil Listrik Bisa Bantu Jakarta 'Sembuh' dari Polusi Udara

Jakarta - Empat menteri Kabinet Kerja pagi ini menjajal motor listrik di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.

Luhut, Budi Karya, Airlangga, dan Nasir menjajal motor listrik mulai dari Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). Konvoi motor listrik ini merupakan rangkaian acara dari Pameran dan Parade Kendaraan Bermotor Listrik yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan.

Baca juga: Luhut Hingga Budi Karya Konvoi Motor Listrik dari Monas ke HI

Pengamat trasportasi Universitas Sugiyapranoto, Djoko Setijowarno mengatakan langkah dan upaya yang dilakukan untuk lebih memperkenalkan dan memudahkan pengoperasian kendaraan berbasis tenaga listrik perlu mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholders, mengingat aspek efisiensi dan dampak yang dapat diberikan terhadap upaya pelestarian lingkungan khususnya dalam upaya mengatasi masalah polusi udara.

"Ini salah satu media yang baik untuk mengurangi polusi udara. Kepada masyarakat ini merupakan upaya yang baik dan perlu mendapat apresiasi," tutur dia dihubungi, Sabtu (31/8/2019).

Baca juga: Dirut TJ Pusing Kebanjiran Tawaran Bus Listrik dari China hingga ITB

Seperti kita ketahui, wacana penggunaan kendaraan/mobil bertenaga listrik belakangan ini mendapatkan perhatian yang lebih besar terkait pentingnya peningkatan pelestarian lingkungan, khususnya dengan terjadinya peningkatan polusi udara.

Di samping itu, rencana pelaksanaan perluasan ganjil-genap juga menjadi perhatian masyarakat mengingat ketentuan tersebut juga akan membawa pengaruh dan dampak yang besar terhadap upaya pelestarian lingkungan (tingkat polusi udara).

"Dalam kaitan ini, rencana pemberian pengecualian terhadap kendaraan berplat hitam untuk memasuki kawasan yang terkena ketentuan ganjil- genap agar tidak dilaksanakan, mengingat selain akan terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaan ketentuan dan peraturan, juga akan membawa dampak yang buruk terhadap polusi udara di Jakarta," tandas dia.


(dna/dna)