Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 17 Okt 2019 12:22 WIB

BPH Migas Tetapkan Harga Jargas Lebih Murah dari Harga Pasar LPG

Uji Sukma Medianti - detikFinance
Foto: BPH Migas Foto: BPH Migas
Jakarta - Pembangunan jaringan gas (jargas) untuk Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan, di Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo telah diresmikan. Peresmian jargas tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan valve pengaliran gas-in oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Djoko Siswanto bersama Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan Suharto.

Adapun, sumber gas untuk memenuhi kebutuhan jargas tersebut berasal dari Husky CNOOC Madura Ltd. dengan alokasi sebesar 0,4 MMSCFd. Jumlah tersebut dapat melayani untuk kebutuhan 4.000 SR (Sambungan Rumah) di Kabupaten Probolinggo yang meliputi 5 Kelurahan (Kelurahan Mentor, Lemah Kembar, Bayeman, Curah Dringu, dan Kelurahan Tongas Wetan); dan sebanyak 4.000 SR di Kabupaten Pasuruan pada 5 Kelurahan (Kelurahan Karangjati, Petungsari, Jogosari, Pandaan, dan Kelurahan Kutorejo).

Saat ini, Kabupaten Probolinggo telah berhasil dibangun pipa dengan panjang total 48.577 meter sedangkan Kabupaten Pasuruan telah berhasil terbangun pipa dengan panjang total 50.742 meter.


BPH Migas sesuai tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2001 dan PP 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi memiliki tugas untuk pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Tugas ini meliputi menetapkan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dari Badan Usaha serta kemampuan dan daya beli masyarakat.

"Harga jargas untuk Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan yang baru diresmikan tersebut, saat ini sedang dalam proses penetapan oleh BPH Migas. Namun demikian, agar masyarakat lebih cepat merasakan manfaat gas bumi, pengaliran gas bumi tetap dilakukan," jelas Sumihar Panjaitan dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2019).

Di tempat terpisah, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan BPH Migas akan menetapkan harga jargas tersebut melalui sidang komite. Sebelum ditetapkan dalam sidang Komite telah melalui tahapan survei daya beli masyarakat dan public hearing dengan melibatkan Kementerian ESDM, Pemda Provinsi Kabupaten/Kota, KPPU, Badan Usaha penugasan, Lembaga Perlindungan Konsumen, dan perwakilan masyarakat serta instansi terkait.

Dalam penetapan harga jual gas, BPH Migas berprinsip mewujudkan keseimbangan antara Badan Usaha dalam memperoleh keuntungan yang wajar dan tetap menjaga keandalan dan keamanan layanan jargas. Masyarakat dan usaha kecil memperoleh harga jargas yang wajar sesuai kemampuan daya beli dan mendukung kepentingan Pemerintah untuk diversifikasi energi dari konsumsi LPG ke jargas. Penggunaan jargas mempunyai beberapa keunggulan dibanding dengan penggunaan LPG tabung selain harga lebih murah, penggunaan jargas lebih aman, kemudahan akses, efisien, ramah lingkungan dan kehandalan pasokan gas serta jaminan kualitas layanan.


Pemerintah tengah melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur jargas agar ketersediaan energi dapat diakses oleh masyarakat kecil secara langsung sekaligus mendukung program diversifikasi energi dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar bersubsidi APBN (BBM dan LPG 3 Kg) untuk beralih ke penggunaan alternatif gas bumi untuk sektor rumah tangga dan transportasi.

Keseriusan pemerintah ini telah dituangkan dalam sasaran Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) untuk pemenuhan kebutuhan energi final sektor rumah tangga sesuai dengan membangun jaringan gas kota bagi 4,7 juta Sambungan Rumah Tangga (SR) pada tahun 2025.

"Hingga Oktober 2019, BPH Migas telah menetapkan harga Jargas di 45 Kabupaten/Kota dengan harga jual di bawah harga pasar gas LPG 3 Kg dan 12 Kg sebagai komitmen untuk mewujudkan keadilan energi untuk masyarakat," tegas Ifan.

Adapun, pembangunan jargas di Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan dibiayai dari APBN Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2019.
Hadir dalam peresmian tersebut, Muspida dan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan, Direksi Badan Usaha (PT Pertamina Persero, PGN dan HCML), serta masyarakat sekitar.

Simak Video "Jaringan Gas Tekan Impor LPG Hingga Rp 216 M dalam Setahun"
[Gambas:Video 20detik]
(ujm/ujm)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com