Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 25 Okt 2019 14:30 WIB

BPH Migas Kumpulkan Pemda dan Badan Usaha, Ini yang Dibahas

Akfa Nasrulhak - detikFinance
Foto: Akfa Nasrulhak Foto: Akfa Nasrulhak
Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas Bumi (BPH Migas) tengah memproses penetapan harga Jaringan Gas (Jargas) untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Saat ini, ada 5 wilayah baru yang siap dilakukan untuk penetapan harga dan 6 wilayah untuk penyesuaian harga.

Namun sebelum itu, BPH Migas membuka forum rapat dengar (public hearing) untuk meminta tanggapan dari para stakeholder terkait. Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memberikan masukan dan saran dari stakeholder sebagai bahan pertimbangan Komite BPH Migas dalam pengambilan keputusan penetapan harga jual gas melalui pipa untuk masyarakat.

"Kami mengadakan public Hearing ini dalam rangka menetapkan harga untuk masyarakat luas. Sedangkan kami mengevaluasi itu sudah cukup lama, dan sudah ada formula yang ada, sehingga setelah perhitungan kami dengan formula itu ada nilai harganya, maka kami terbuka supaya transparan bagaimana masyarakat yang diwakili oleh Pemda, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan lain-lain, seperti apa tanggapannya," ujar Jugi, di sela-sela public hearing di kantor BPH Migas Jakarta, Jumat (25/10/2019).


Adapun 5 wilayah baru tersebut di antaranya Kabupaten Kutai Kartanegara, Lamongan, Probolinggo, Banggai dan Kota Dumai. Sementara 6 wilayah yang akan disesuaikan harga Jargas di antaranya Kota Cirebon, Jambi, Kabupaten Cirebon, Karawang, Pasuruan, dan Wajo.

Jugi menambahkan, tahapan public hearing ini merupakan salah satu proses yang dilakukan sebelum maju ke sidang komite penetapan harga. Jika ada masalah dalam public hearing, maka pihaknya harus kembali mengevaluasi, namun jika tidak ada masalah maka segera dilakukan sidang komite.

Adapun hasil dari public hearing tersebut, seluruh stakeholder secara umum mendukung apa yang diusulkan oleh BPH Migas dalam penetapan harga di 11 wilayah tersebut dengan rata-rata di bawah Rp 4.500/m3 untuk masyarakat sederhana dan di bawah Rp 6.000/m3 bagi menengah ke atas.

"Jika ada tanggapan yang signifikan, maka kami akan mengevaluasi kembali, apakah harganya terlalu mahal atau terlalu rendah. Tapi ternyata pada rapat dengar ini alhamdulillah lancar, sehingga kami akan lanjutkan ke sidang komite. Targetnya tidak lebih dari 2 minggu untuk bisa disidangkan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo menanggapi, usulan tarif jargas yang telah diformulasikan oleh BPH Migas. Menurutnya, harga yang harus dibayarkan konsumen merupakan resultan dari kepentingan pelaku usaha dan konsumen.

"Dalam pandangan konsumen harga yang wajar itu kan yang sesuai kemampuan, tapi bagi pelaku usaha harga yang wajar itu yang bisa membuat bisnis sustain. Paling tidak begini, kita lihat saja ada presentase dari UMR setiap daerah. Berapa sebaiknya harga yang layak sesuai dengan UMR tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah menilai dari gambaran penetapan harga berdasarkan formulasi perhitungan yang dilakukan Komite BPH Migas memang sangat bijak. Karena memperhatikan dari sisi pelaku usaha maupun masyarakat.

Namun, Edi lebih fokus pada sosialisasi program Jargas bagi masyarakat, terlebih daerahnya merupakan salah satu wilayah yang baru akan mulai operasi Jargas.


"Jadi saya ingin sekali menerima penjelasan dulu atau sosialisasi bersama kepada warga kami soal Jargas ini, terutama bagi warga prasejahtera. Mereka harus paham bagaimana penghitungan harga itu, terutama bagi warga prasejahtera. Karena menurut saya kebijakan ini yang paling butuh adalah mereka. Karena memang mereka itu memimpikan program Jargas ini," ucapnya.

Simak Video "Jaringan Gas Tekan Impor LPG Hingga Rp 216 M dalam Setahun"
[Gambas:Video 20detik]
(akn/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com