Rabu, 30 Okt 2019 21:30 WIB
TPPI Diusulkan Jadi BUMN
Foto: Arif Syaefudin/detikcom
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar kilang Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban dijadikan kawasan industri.
Hal itu lantaran dirinya menyadari impor petrokimia sangat besar. Padahal Indonesia memiliki potensi besar dalam membangun kawasan tersebut.
"Kita tetapkan saja yang Tuban itu, TPPI (Trans Pacific Petrochemical Industries) itu menjadi kawasan Petrokimia," kata dia dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Nantinya, produk-produk yang dihasilkan dari kawasan tersebut bisa menggantikan yang selama ini masih harus diimpor. Bahkan nantinya hidrogen yang dihasilkan dari sana bisa dipakai untuk pengembangan produk B30 bahkan B100.
"Keluaran dari sana bisa menjadi barang-barang, produk-produk yang kita tidak perlu impor termasuk di dalamnya hidrogennya nanti bisa dipakai untuk B30, B50 dan B100," terangnya.
Usai rapat terbatas, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah mengusulkan agar TPPI dijadikan sebagai badan usaha milik negara (BUMN).
"TPPI juga tadi sudah kita usulin supaya jadi BUMN sendiri. Sudah tadi sudah diperintahkan, kita akan buat. Dan paling penting orang yang menghambat proses pembangunannya itu akan diganti," tambahnya.
Sebagai informasi, Tuban Petrochemical Industries (TPI) akan menyerahkan 25% saham ke pemerintah untuk membayar utangnya. Saat ini kepemilikan saham pemerintah adalah 70%, akan bertambah menjadi 95%. TPI adalah induk dari TPPI.
Perlu diketahui, PT Tuban Petrochemical Industries telah resmi dikuasai oleh pemerintah. Hal itu ditandai dengan penyuntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 2,6 triliun.
Suntikan modal itu ditandai dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries oleh Presiden Joko Widodo.
Dengan penambahan modal itu mengakibatkan jumlah modal Negara Republik Indonesia pada PT Tuban Petrochemical Industries menjadi senilai Rp 2,9 triliun atau setara 175.406 lembar saham dengan porsi kepemilikan 95,9%.
Simak Video "BKPM Patok Harga Nikel Dalam Negeri US$ 30 Per Metrik Ton"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/dna)
Hal itu lantaran dirinya menyadari impor petrokimia sangat besar. Padahal Indonesia memiliki potensi besar dalam membangun kawasan tersebut.
"Kita tetapkan saja yang Tuban itu, TPPI (Trans Pacific Petrochemical Industries) itu menjadi kawasan Petrokimia," kata dia dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
"Keluaran dari sana bisa menjadi barang-barang, produk-produk yang kita tidak perlu impor termasuk di dalamnya hidrogennya nanti bisa dipakai untuk B30, B50 dan B100," terangnya.
Usai rapat terbatas, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah mengusulkan agar TPPI dijadikan sebagai badan usaha milik negara (BUMN).
"TPPI juga tadi sudah kita usulin supaya jadi BUMN sendiri. Sudah tadi sudah diperintahkan, kita akan buat. Dan paling penting orang yang menghambat proses pembangunannya itu akan diganti," tambahnya.
Sebagai informasi, Tuban Petrochemical Industries (TPI) akan menyerahkan 25% saham ke pemerintah untuk membayar utangnya. Saat ini kepemilikan saham pemerintah adalah 70%, akan bertambah menjadi 95%. TPI adalah induk dari TPPI.
Perlu diketahui, PT Tuban Petrochemical Industries telah resmi dikuasai oleh pemerintah. Hal itu ditandai dengan penyuntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 2,6 triliun.
Suntikan modal itu ditandai dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries oleh Presiden Joko Widodo.
Dengan penambahan modal itu mengakibatkan jumlah modal Negara Republik Indonesia pada PT Tuban Petrochemical Industries menjadi senilai Rp 2,9 triliun atau setara 175.406 lembar saham dengan porsi kepemilikan 95,9%.
Simak Video "BKPM Patok Harga Nikel Dalam Negeri US$ 30 Per Metrik Ton"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/dna)
