.webp)
Namun, Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana.
Namun, salah satu pengamat energi menilai bahwa sosok Ahok tidak akan dipermasalahkan jika diplot sebagai komisaris dibandingkan menjadi direktur utama. Jabatan komisaris dinilai lebih pantas untuk Ahok untuk menghindari kontra dari serikat pegawai.
Penolakan Serikat Pekerja
|
Foto: Youtube Panggil Saya BTP
|
"Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan," kata Arie saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).
"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat," sambung Arie
Ahok Seorang Politisi
|
Foto: Grandyos Zafna
|
"Bagaimana pun juga Ahok seorang politisi, yang berpotensi menimbulkan conflict of interest dalam pengelolaan kekayaan alam yang nilai ribuan triliun rupiah," kata Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (16/11/2019).
Fahmy juga menilai bahwa keputusan Kementerian BUMN yang memilih Mantan Gubernur DKI Jakarta itu masuk di perusahaan pelat merah sektor energi pun kurang tepat. Karena, Ahok sama sekali tidak berpengalaman di sektor tersebut.
Lebih Cocok Jadi Komisaris
|
Foto: Rifkianto Nugroho
|
"Untuk Komut tidak ada aturan yang dilanggar dan potensi conflict of interest lebih kecil," kata Fahmy saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (16/10/2019).
Jika diplot sebagai bos BUMN, Fahmi mengungkapkan bahwa sosok Ahok sebagai politisi serta pengalamannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta akan memberikan dampak terhadap pegawai.
Sehingga, sosok Ahok yang dikenal sebagai politisi lebih tepat diberikan kepercayaan sebagai jajaran komisaris BUMN saja.
Halaman 3 dari 4
