Namun jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memberantas mafia migas, Ahok saja tidak cukup. Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menjelaskan bahwa mafia migas sudah melekat dalam sistem pemerintahan maupun di tubuh Pertamina. Jokowi perlu menggebrak sistem yang dinilai menjadi celah mafia migas.
"Saya kira tidak bisa Ahok diharapkan untuk bisa membasmi sendirian. Apalagi dia juga sebagai komisaris itu kan kewenangannya juga terbatas ya," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (31/12/2019).
"Yang pertama adalah mengangkat pemimpin dan pengambil keputusan yang dia punya integritas dan tidak mempan disuap. Karena permainan mafia migas itu adalah menyuap untuk memanfaatkan kelemahan pengambilan keputusan itu tadi," ujarnya.
Bahkan menurutnya di Pertamina sendiri perlu dibersihkan mulai dari level atas hingga level terbawah. Lalu yang kedua adalah memperbaiki tata kelola yang selama ini masih lemah sehingga Indonesia tidak bisa mandiri memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri.
Menurutnya, dalam dua hal itu Ahok bisa diandalkan untuk membantu pemerintah. Dia menilai Ahok bisa membuat Pertamina lebih baik dan transparan.
"Nah yang bisa dilakukan oleh Ahok adalah mendorong dan memecut bagi direksi untuk melakukan dua hal tadi. Jadi bersih-bersih pada pengambil keputusan, kemudian juga harus membuat tata kelola yang lebih baik dan lebih transparan," tambahnya.
Simak Video "Bangkitkan Harapan Bersama Pertamina Fastron dan Enduro"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/zlf)
