Industri Mau Diizinkan Impor Gas Sendiri, Neraca Dagang Bisa Makin Tekor

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 07 Jan 2020 14:45 WIB
Harga Gas Industri Bikin Jokowi Ingin Berkata Kasar (Foto: Danang Sugianto/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada tiga opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi mahalnya harga gas industri. Salah satunya adalah membolehkan industri untuk mengimpor gas sendiri yang harganya lebih murah ketimbang beli di dalam negeri. Lantas apakah itu bisa jadi solusi?

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai langkah tersebut seharusnya jadi opsi terakhir bila memang tidak ada cara lain yang bisa dilakukan.

"Itu opsi terakhir lah kalau memang tidak bisa lagi diturunkan ya pakai impor seperti itu," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (7/1/2020).

Dia menjelaskan kalau pertimbangannya hanya demi mendapatkan gas murah, impor memang bisa menjadi jalan keluar.

"Kalau pertimbangannya semata-mata ekonomis ya memang impor akan lebih murah jatuhnya. Sehingga kalau pragmatis impor saja gitu ya. Nah cuma ada pertimbangan lain tadi bahwa kita punya sumber gas yang berlimpah ruah, kenapa harus impor? Ini pertimbangan lain gitu ya selain pertimbangan pragmatis tadi," sebutnya.

Namun yang juga perlu diingat, jika opsi tersebut yang diambil maka neraca perdagangan akan semakin defisit karena impor migas makin bengkak.

"Kaitannya dengan defisit neraca migas ini akan semakin memperparah defisit neraca migas gitu ya. Apalagi sekarang harga minyak dunia semakin tinggi ya yang akan memperbesar defisit migas, dan ini akan berpengaruh terhadap defisit neraca pembayaran dan akan berpengaruh terhadap pelemahan rupiah," jelasnya.

"(Defisit neraca perdagangan) ini juga harus jadi pertimbangan juga dalam impor gas tadi. Jadi jangan semata-mata pragmatis bahwa impor lebih murah ya, tapi itu punya dampak lain tadi," tambahnya.

Setidaknya ada tiga opsi yang disiapkan pemerintah untuk membuat harga gas lebih murah. Upaya pertama adalah mengurangi atau menghilangkan porsi pemerintah dari hasil kegiatan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) senilai US$ 2,2 per MMBTU.

Upaya kedua adalah menerapkan Domestic Market Obligation (DMO), yaitu kewajiban badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui badan pelaksana. Upaya ketiga adalah mengizinkan industri untuk impor gas yang harganya lebih murah.


Industri Mau Diizinkan Impor Gas Sendiri, Neraca Dagang Bisa Makin Tekor


Simak Video "Kapolri Minta Polisi Humanis Sikapi Warga Beraspirasi saat Kunker Jokowi"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/dna)