DPR Kritik Keras Program 35.000 MW Jokowi

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Abdul Wahid mengkritik program listrik 35.000 megawatt (MW). Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana.

Abdul menilai, tidak ada pertumbuhan yang signifikan dari pelanggan listrik terhadap program 35.000 MW ini.

"Saya sebenarnya melihat program ini (35.000 MW) terlalu ambisius. Saya tidak melihat pertumbuhan pelanggan listrik yang sangat signifikan. Coba bayangkan berapa sih pertumbuhan tenaga listrik konsumsi kita terhadap program ini?," tanya Abdul di Komisi VII DPR RI, Rabu (5/2/2020).

Abdul mengingatkan, jangan sampai begitu program ini selesai malah merugikan PT PLN (Persero). Ia pun menyarankan agar konsumsi listrik juga didorong untuk industri karena penyerapan konsumsi dari rumah tangga saja tidak besar.

Baca juga: Bos PLN Lapor ke DPR Program 35.000 MW Baru Beroperasi 19%

"Jangan nanti begitu selesai 35.000 MW ini PLN mengalami kerugian karena tidak ada pemakainya, karena ini harus dibiayai semua. Menurut saya perlu ada semacam roadmap. Sebenarnya memang kebutuhan kita 35.000 MW kalau industrinya berjalan normal, tumbuh sekian. Nah kalau hanya pelanggan rumah tangga seperti yang bapak targetkan ini pasti tidak akan bisa. Menurut saya harus industri yang lebih besar," ucapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra Hari Purnomo. Menurutnya, penyelesaian program 35.000 MW dinilai lambat. Sampai saat ini, progres pembangunan 35.000 MW baru mencapai 19,8%.

"Saya melihat PLN beban kerjanya luar biasa dan sistem yang sekarang ini tidak bisa mengimbangi penugasan itu. Terbukti penyelesaian 35.000 MW ini juga termasuk lambat karena terlalu sentralistik," tuturnya.

Baca juga: Listrik Aceh Padam, DPR ke PLN: Kenapa Masih Tergantung Sumut?

(hns/hns)