Proyek Masela Terganjal Lahan, Menteri ESDM: Diurus Daerah Dong!

Vadhia Lidyana - detikFinance
Jumat, 07 Feb 2020 13:53 WIB
Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif. Salah satu hal yang dibahas dalam rapat ituadalah wacana kenaikan harga elpiji 3 kg.
Menteri ESDM Arifin Tasrif/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Proyek lapangan gas abadi Blok Masela masih terganjal sengketa lahan. Proyek yang membutuhkan luas lahan sekitar 1.500 hektare (Ha) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku ini, sebagiannya diklaim sebagai tanah adat.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, persoalan sengketa lahan ini seharusnya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah (pemda), baik itu Pemerintah Kabupaten, atau pun Provinsi.

"Itu diurus sama daerah dong. Kan daerah sudah dapat bagian kepemilikan," tegas Arifin ketika ditemui detikcom di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto membenarkan adanya persoalan klaim tanah adat tersebut. Padahal, menurut data pemerintah pusat, tanah itu jelas milik negara.


"Jadi itu yang nanti harus didudukkan dan dicari solusinya karena kalau menurut catatan di pemerintah pusat kan itu tanah kehutanan, sedangkan di daerah, di setempat-setempat itu diklaim sebagai tanah rakyat," ungkap Dwi.

Namun, saat ini SKK Migas sedang mencari solusi agar pengadaan lahan ini tidak menghambat proses secara keseluruhan. Pihaknya pun mempertimbangkan pemberian kompensasi jika memang di tanah itu ada warga setempat yang mencari nafkah.

"Yang penting kan bagaimana masyarakat yang mungkin mencari nafkah di tanah tersebut, kalau harus ada kompensasi ya kita berikan. Tetapi tanahnya dulu, dan jangan sampai mengganggu aktivitas proyek, itu yang paling penting," imbuh dia.

Meski terganjal sengketa lahan ini, Dwi optimistis proses pengadaan lahan akan rampung di tahun 2020 ini sehingga konstruksi kilang LNG itu bisa segera dimulai 2021.

"Kami sudah bersepakat dengan Pak Gubernur agar pembebasan lahan ini bisa selesai di 2020. Konstruksi kan akan dilaksanakan setelah Final Investment Decision (FID), itu setelah desain selesai dan urusan marketing, dan financial-nya sudah selesai, sehingga ada namanya FID dan nanti setelah konstruksi. Dan itu kita targetkan antara 2021-2022," ucap dia.

Proyek Masela Terganjal Lahan, Menteri ESDM: Diurus Daerah Dong!



Simak Video "Jokowi Minta Konten dan Pekerja Lokal Diberdayakan di Blok Masela"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)