Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 12 Feb 2020 12:25 WIB

Pemerintah Utang Rp 20 T ke Pertamina, DPR: Ahok Bisa Bantu Tagih

Anisa Indraini - detikFinance
Ahok ke Istana (Andhika Prasetia/detikcom) Foto: Ahok ke Istana (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra Harry Poernomo meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membantu PT Pertamina (Persero) untuk menagih biaya subsidi ke pemerintah.

Harry mengatakan, Pertamina kesulitan untuk menagih biaya subsidi tersebut. Adapun total biaya subsidi pemerintah untuk Pertamina sebesar Rp 20 triliun.

"Harapan saya BP Hilir memberikan kontribusi cukup ke pelaku non subsidi yang dominan yakni Pertamina. Bantulah Pertamina menagih biaya subsidi ke pemerintah karena itu nagihnya susah Rp 20 triliun subsidi di Kemenkeu," kata Harry di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Keberadaan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) dinilai bisa membantu. Sikapnya yang tegas dan berani dinilai bisa untuk menagih subsidi ke pemerintah.

"Pak Ahok bisa membantu sebagai Komut supaya nagih biaya subsidi Pertamina cepat," ujarnya.

Namun, menurut Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Gerindra, Gus Irawan Pasaribu, hal itu bukan tugasnya Ahok sebagai Komut. Ia pun bilang seharusnya Ahok jadi Dirut, bukan Komut.

"Terima kasih pak Harry. Tapi Ahok kan Komut. Mestinya Ahok itu jangan tanggung, jadi Dirut saja, kan nggak operasional kalau Komisaris," tuturnya.

Hal itu mendapat tanggapan lagi dari Harry. Menurutnya, Ahok bisa mengambil peran itu lantaran dirinya sebagai Komut rasa Dirut.

"Kan Komut rasa Dirut (Ahok)," sebutnya.



Simak Video "Jurus Ahok Tangkal KKN di Pertamina: Semua Harus Ditransparankan!"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com