.webp)
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Salah satu yang menjadi pembahasan adalah mengenai evaluasi penyaluran program BBM satu harga.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan masih banyak daerah yang belum memiliki penyalur, sehingga diperlukan pembangunan penyalur, sub penyalur, dan mini SPBU.
"Data yang kami koordinasikan dengan Bappenas, dari total 2.352 kecamatan, yang belum ada penyalur 1.600 kecamatan lagi. Belum lagi level desa," kata pria yang akrab disapa Ifan di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Peringatan! SPBU Nakal Bisa Ditutup |
Adapun yang belum banyak memiliki penyalur BBM satu harga yaitu kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) di Indonesia. Saat ini baru ada 170 penyalur di wilayah 3T. Secara lebih rinci, 160 lokasi dipegang oleh Pertamina, sementara 10 lokasinya dikelola oleh PT AKR Corporindo Tbk.
"170 penyalur di seluruh Indonesia terbagi menjadi 57 penyalur tahun 2017, 74 penyalur tahun 2018, dan 39 penyalur tahun 2019 yang dibangun oleh 160 lokasi dan PT AKR 10 lokasi," sebutnya.
Ifan menjelaskan, ada beberapa kendala yang dihadapi BPH Migas dalam penyaluran BBM satu harga di wilayah 3T. Seperti faktor keamanan, sulitnya mendapat izin dari pemerintah daerah (Pemda) setempat, hingga sulitnya mencari investor untuk penyalur di wilayah 3T.
"Beberapa kendala seperti faktor keamanan di beberapa lokasi khususnya di wilayah Papua, keterbatasan akses pendistribusian BBM satu harga, kesulitan memperoleh izin pemda, sulitnya mencari investor dalam membangun penyalur pada daerah 3T," paparnya.
(fdl/fdl)
