Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 12 Feb 2020 13:08 WIB

Masih Ada 1.600 Kecamatan Belum Tersedia Penyalur BBM Satu Harga

Anisa Indraini - detikFinance
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII menutup tahun 2018 dengan melakukan uji operasi SPBU Kompak di Kampung Yukase, Distrik Ayamaru Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat. SPBU Kompak ini merupakan titik ke 18 yang telah dicapai oleh Pertamina dari 15 titik yang ditargetkan oleh pemerintah di wilayah Maluku dan Papua. Percepatan 18 titik di tahun 2018 dilakukan agar Program BBM Satu Harga dapat segera berkontribusi pada roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Distrik Ayamaru Utara, Papua Barat. Foto: Muslimin Abbas/Salah Satu BBM 1 Harga
Jakarta -

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Salah satu yang menjadi pembahasan adalah mengenai evaluasi penyaluran program BBM satu harga.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan masih banyak daerah yang belum memiliki penyalur, sehingga diperlukan pembangunan penyalur, sub penyalur, dan mini SPBU.

"Data yang kami koordinasikan dengan Bappenas, dari total 2.352 kecamatan, yang belum ada penyalur 1.600 kecamatan lagi. Belum lagi level desa," kata pria yang akrab disapa Ifan di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Adapun yang belum banyak memiliki penyalur BBM satu harga yaitu kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) di Indonesia. Saat ini baru ada 170 penyalur di wilayah 3T. Secara lebih rinci, 160 lokasi dipegang oleh Pertamina, sementara 10 lokasinya dikelola oleh PT AKR Corporindo Tbk.

"170 penyalur di seluruh Indonesia terbagi menjadi 57 penyalur tahun 2017, 74 penyalur tahun 2018, dan 39 penyalur tahun 2019 yang dibangun oleh 160 lokasi dan PT AKR 10 lokasi," sebutnya.

Ifan menjelaskan, ada beberapa kendala yang dihadapi BPH Migas dalam penyaluran BBM satu harga di wilayah 3T. Seperti faktor keamanan, sulitnya mendapat izin dari pemerintah daerah (Pemda) setempat, hingga sulitnya mencari investor untuk penyalur di wilayah 3T.

"Beberapa kendala seperti faktor keamanan di beberapa lokasi khususnya di wilayah Papua, keterbatasan akses pendistribusian BBM satu harga, kesulitan memperoleh izin pemda, sulitnya mencari investor dalam membangun penyalur pada daerah 3T," paparnya.



Simak Video "Jaringan Gas Tekan Impor LPG Hingga Rp 216 M dalam Setahun"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com