MAsyarakat dikejutkan dengan kabar kenaikan harga gas Elpiji 3 kilogram (kg) Januari lalu. Kenaikan harga itu menyusul pernyataan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ingin mencabut subsidi bagi masyarakat mampu.
Kenaikan harga dipicu pengubahan skema pemberian subsidi pada gas 'tabung melon' ini. Jadi rencananya pemerintah akan memberikan subsidi berupa dana tunai kepasa masyarakat yang miskin. Sehingga masyarakat tetap membeli gas dengan harga lebih rendah dibandingkan kelompok ekonomi mampu.
Rencana tidak hanya mengejutkan masyarakat saja melainkan para menteri sektor perekonomian pun heran. Pasalnya rencana tersebut sebelumnya tidak pernah pernah dirapatkan namun informasinya sudah bertebaran ke khalayak luas.
Awalnya, Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyebut Kementerian ESDM akan mencabut subsidi Elpiji 3 kg. Subsidi tak lagi diberikan per tabung, melainkan langsung ke penerima manfaat.
Nantinya, harga jual 'gas melon' ini akan disesuaikan dengan harga pasar. Jika benar, diperkirakan harganya bisa mencapai Rp 35.000 per tabung.
Kebijakan ini ditargetkan pada pertengahan tahun ini. Diharapkan subsidi Elpiji 3 kg bisa lebih tepat sasaran dengan menyasar langsung kepada penerima manfaatnya yaitu masyarakat miskin.
Berdasarkan survei Kementerian ESDM, rata-rata masyarakat miskin menggunakan 2-3 tabung gas Elpiji 3 kg per bulannya. Dengan begitu, nantinya pembelian tabung keempat dan seterusnya oleh masyarakat miskin tak lagi disubsidi.
"Misalnya dia beli 3 tabung subsidi Rp 100.000 dan bank transfer ke nomor ini (penerima). Nanti bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin 3 tabung. Kalau beli lebih dari 3 tabung bisa kelihatan berhak atau nggak," ujar Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di kantornya, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Keputusan ini pun sempat membuat Menteri ESDM Arifin Tasrif dicecar banyak pertanyaan dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat rapat kerja (raker).
Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto meminta Menteri Arifin Tasrif memberi penjelasan terkait wacana kenaikan harga Elpiji 3 kg. Lantaran, wacana ini membuat ramai di masyarakat.
Dia pun kemudian meminta agar wacana ini segera diredam.
"Pertama kami mengikuti media khusus wacana di semester kedua akan diterapkan sistem tertutup, yang mengakibatkan kenaikan gas melon 3 kg. Kembali ramai di masyarakat, isu ini mohon segera diredakan," katanya dalam rapat di Komisi VII Jakarta, Senin (27/1/2020).
Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan Ismail Thomas. Ia meminta agar Arifin memberi keterangan terkait wacana kenaikan gas tabung melon.
"Kemudian berkaitan dengan gas 3 kg ini, perlu memang kami harapkan klarifikasi Kementerian ESDM, kenapa demikian," katanya.
Mendapat banyak pertanyaan, Arifin pun buru-buru memberikan penjelasan kepada seluruh anggota Komisi VII DPR.
"Kami ingin merespons Elpiji, sebetulnya tidak ada pernyataan resmi dari kementerian mengenai Elpiji 3 kg. Ini kita juga sempat terkejut kenapa ini bisa terekspos," katanya di Komisi VII DPR Jakarta, Senin (27/1/2020).
Arifin menjelaskan, yang ada ialah pemerintah tengah mencari skema agar subsidi tepat sasaran. Dia mengatakan, tengah mengkaji sistem yang tepat.
"Saya sampaikan waktu itu dengan media waktu kami ada presentasi, memang belum ada, yang ada memang kita seperti yang direkomendasikan dahulu bahwa kita sedang mengkaji sistem mana yang tepat diimplementasikan untuk mencegah perembesan alokasi subsidi yang tidak berhak," jelasnya.
Dalam skema itu, pihaknya akan melibatkan banyak pemangku kepentingan karena berkaitan dengan data masyarakat. Kemudian, untuk aplikasinya akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.
Meski sudah meluruskan, nampaknya informasi mengenai kenaikan harga Elpiji 3 kg tetap ramai dibahas. Bahkan hal tersebut membuat heran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavia, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Seluruh pejabat yang heran diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir usai rapat koordinasi (rakor) Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
Menurut Iskandar pemerintah sampai saat ini belum pernah menggelar rapat soal kenaikan harga elpiji 3 kg hingga TDL.
"Pemerintah belum pernah, bahkan merapatkan belum ada kenaikan harga gas. Kita belum pernah merapatkan, koordinasikan. Maka itu justru para menteri tadi heran karena tidak pernah rapat, kok ada keluar isu kenaikan harga gas," kata Iskandar di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Iskandar bilang keputusan kenaikan harga gas dan TDL hingga saat ini harus melalui persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, munculnya informasi kenaikan harga tersebut sempat membuat para menteri yang tergabung dalam TPIP heran.
Iskandar menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan kenaikan harga untuk gas elpiji 3 kg, tarif listrik, hingga bahan bakar minyak (BBM).
Benar saja, Presiden Jokowi pun pernah mengungkapkan rencana pencabutan subsidi Elpiji 3 kg belum diputuskan. Menurut Jokowi, keputusan pencabutan subsidi harus melalui rapat terbatas (ratas) terlebih dahulu.
"Belum, itu harus lewat rapat terbatas," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).
Jokowi bilang keputusan mengenai subsidi Elpiji 3 kg dicabut atau tidak pun harus mendengar penjelasan dari kementerian terkait terlebih dahulu. Bisa dari Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.
.webp)
