.webp)
Panitia kerja (panja) Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melakukan rapat bersama pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan. Dalam rapat tersebut dilaporkan mengenai realisasi setoran perusahaan tambang BUMN di 2018.
Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Dharmawan Samsu mengatakan perusahaannya telah menyetor PNBP sekitar Rp 43 triliun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
"Kita melaporkan jumlahan besarnya PNBP kita so far sih bagus intinya ya memang harapannya bisa ditingkatkan. Pada dasarnya naik PNBP kita di sekitar 2019 diangka Rp 43 triliun," kata Dharmawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dharmawan bilang pencapaian setoran PNBP Pertamina sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah. Oleh karenanya, strategi Pertamina untuk meningkatkan PNBP dengan menambah produksi minyak.
"Strategi kalau dari sisi hulu ya kita menargetkan produksi kita di angka 920 ribu barel equivalent per hari kombinasi antara gas dan minyak," jelasnya.
Bagaimana dengan BUMN energi lainnya?
Seperti Mind Id selaku holding pertambangan mengalami penurunan dan PT PGN (Persero) masih menunggu audit.
Direktur Utama Mind ID Orias Petrus Moedak mengatakan penurunan PNBP dikarenakan masih adanya masa transisi di lahan tambang PT Freepport Indonesia, serta larangan ekspor dari pemerintah.
"Ya turun signifikan. Jadi kita tidak ekspor. Biaya ekspor kan juga turun," ujarnya.
Direktur Keuangan PGN Arie Nobelta Kaban mengatakan pihaknya masih menghitung khususnya PNBP yang berasal dari dividen.
"2019 auditnya belum. Karena net income sumber PNBP-nya itu ada dua yaitu iuran ke hilir sama dividen, nah dividen itu sangat tergantung dari net income-nya PGN," kata Arie.
(hek/fdl)
