Gubernur Babel Didesak Longgarkan Peraturan Sektor Pertambangan

Angga Aliya ZRF - detikFinance
Sabtu, 09 Mei 2020 18:11 WIB
Gubernur Babel Didesak Longgarkan Peraturan Sektor Pertambangan
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman didesak untuk melonggarkan peraturan di sektor pertambangan sebagai upaya pemulihan perekonomian masyarakat di Bangka Belitung.

Ketua DPD KNPI Provinsi Bangka Belitung Muhammad Irham mengatakan data laju pertumbuhan ekonomi hanya 1,35% (yoy) pada triwulan I-2020 serta pertumbuhan sektor pertambangan sebesar -7,91% pada kuartal pertama tahun 2020.

Sektor ini lah kata Irham yang menjadi penyumbang dan penyokong utama perekonomian Bangka Belitung selain komoditas pertanian dan komoditas lainnya.

Namun sayangnya, banyak perusahaan-perusahaan tambang/eksportir komoditas Timah terhenti beroperasi lantaran tidak dapat memenuhi persyaratan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) pada Peraturan Menteri ESDM.

"Kita ingin Pak Gubernur menyuarakan kepada pemerintah pusat, agar dapat segera memberikan stimulus ekonomi berupa relaksasi atau pelonggaran Peraturan Menteri ESDM terkait persyaratan RKAB," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/5/2020).

Sementara itu, Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Bangka Belitung Hasyim Ashari menyesali kebijakan Pemprov Bangka Belitung yang menerbitkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) hanya kepada lima perusahaan tambang besar untuk beroperasi.

Keputusan tersebut sangat melukai hati warga Bangka Belitung. Apalagi di tengah pandemi COVID-19.

"Tentu kebijakan ini tidak adil dan patut dipertanyakan. Harusnya Pemprov membuka semua jangan hanya lima perusahaan tersebut," tegas Hasyim.

Terpisah, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengakui perekonomian di Babel terus menurun secara drastis ditambah dengan adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Untuk itu, Erzaldi berjanji akan menerima masukan terkait pengaturan kebijakan pada sektor pertambangan yang menjadi andalan perekonomian di Bangka Belitung.

"Kita akan pelajari dulu, karena ada beberapa kewenangan yang berkaitan dengan pemerintah pusat juga, dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi," ujar dia.

Ia juga meminta desakan-desakan seperti yang disampaikan oleh KNPI juga diarahkan kepada anggota DPR RI untuk ikut mendesak dan bersama-sama mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi.

"Saya pikir dengan adanya kebijakan relaksasi ekonomi akan sangat membantu kita ke depan," pungkas Rosman.



Simak Video "Buaya 'Raksasa' Diangkut Buldoser, Gagal Dievakuasi Karena Aturan Adat"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ara)