Gubernur Babel Minta RKAB Tambang Timah Direlaksasi

Angga Aliya ZRF - detikFinance
Kamis, 21 Mei 2020 14:06 WIB
Tambang Timah di Bangka
Ilustrasi/Foto: Hendra Kusuma
Jakarta -

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman terganggunya ekspor timah sangat berimbas terhadap perekonomian.

"Sekarang ini timah ada, tetapi banyak yang tidak bisa jual. Ini jelas sekali mengganggu perekonomian kita," kata Erzaldi, Kamis (21/5/2020).

Diakui Erzaldi, pihaknya akan melakukan beberapa rapat dengar pendapat lagi mengenai tambang timah tersebut, kendati saat ini sudah ada perubahan UU pertambangan.

"Memang sudah ada masukan mengenai RKAB tersebut agar dilonggarkan supaya bisa melakukan ekspor, kendati demikian kita harus tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku," tegasnya.

Untuk itu, dirinya sangat berharap adanya relaksasi aturan pertambangan dari pemerintah pusat mengenai RKAB tersebut, agar dapat mempercepat memulihkan perekonomian Bangka Belitung.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Babel Efredi Effendy mengatakan pihaknya sepakat untuk mempercepat dan memulihkan perekonomian Bangka Belitung melalui strategi relaksasi regulasi pertambangan.

Menurut Efredi jika ingin perekonomian Babel ini cepat dan pulih serta normal kembali, harus ada relaksasi atau kelonggaran aturan di bidang pertambangan khususnya timah. Untuk mewujudkanya, sambung dia, haruslah ada kelonggaran atau relaksasi dari aturan tambang itu sendiri seperti mengenai dokumen RKAB dan CPI oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Akan tetapi sebelumnya harus rapat dengar pendapat dengan Gubernur Babel terlebih dahulu.

"Relaksasi ini harus kita dorong ke Dirjen Mineral Batubara Kementerian ESDM, agar dapat keringanan kelonggaran penyusunan RKAB, S1 Pertambangan itu yang kita dorong, di Babel ini tidak banyak yang memiliki CPI," pungkas Efredi.



Simak Video "Polemik Keberadaan Kapal Isap Timah di Babel Berujung Pengeroyokan"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ara)