.webp)
Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Rusmin Amin mengungkap bahwa ada 14 juta kWh meter listrik pelanggan yang belum ditera atau dicek ulang. Hal itu dinilai membuat perhitungan tagihan listrik menjadi tidak layak.
"Kami melihat jumlah kWh meter yang sudah habis masa teranya itu kira-kira sekitar 14 jutaan. Cukup banyak dan ini menurut saya cukup tidak memberi kepastian dari sisi pelanggan apakah alat ukur mereka ini masih layak dipakai atau tidak," kata Rusmin melalui telekonferensi, Senin (15/6/2020).
Yudi menjelaskan, jangka waktu tera ulang untuk meteran kWh mekanik harus dilakukan maksimal 15 tahun dan untuk meteran kWh elektronik maksimal 10 tahun. Setiap jangka waktu tersebut wajib ditera ulang setidaknya satu kali.
Untuk itu, Yudi mengimbau kepada pelanggan agar lebih peduli untuk mengecek apakah meteran listriknya sudah ditera ulang atau belum.
"Dengan tagihan listrik ini masyarakat harus aware melihat alat ukur di rumahnya masing-masing coba dicek tanda teranya masih berlaku (atau tidak). Jangan-jangan tanda teranya hilang," ucapnya.
Menanggapi itu, Senior Executive Vice President Bisnis & Pelayanan Pelanggan PLN Yuddy Setyo Wicaksono mengatakan akan mengganti meteran listrik pelanggan secara bertahap. Dia menilai biaya untuk mengganti meteran lebih murah ketimbang harus mentera ulang.
"Untuk penggantian meter kita lakukan secara bertahap kita kejar untuk penggantian meter-meter tersebut karena dari perhitungan kami mengganti meter baru itu lebih efisien daripada melakukan tera ulang. Ini menjadi program, kami sudah kami siapkan untuk itu," jelasnya.
PLN menjanjikan akan mengganti meteran pelanggan dengan smart meter agar lebih akurat. Dibutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk mengganti semua meteran pelanggan yang jumlahnya 79 juta jiwa.
"Kita menyiapkan penggantian dengan smart meter yang perlu waktu tahunan. Kalau smart meter kira-kira 7 tahun untuk seluruh meter yang ada di pelanggan PLN sebanyak 79 juta," imbuhnya.
(eds/eds)
