Pemerintah mengakui pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, elpiji 3 kg, dan listrik tidak tepat sasaran. Hal itu diungkapkan Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu saat rapat kerja (raker) Tim Panja A pemerintah bersama Banggar DPR.
Febrio menegaskan penyaluran seluruh subsidi energi hingga saat ini masih belum tepat sasaran, alias tidak menyasar kepada 40% masyarakat paling miskin di tanah air.
"Subsidi komoditas cenderung alami inklusi eror, itu artinya orang yang harusnya tidak dapatkan malah dapatkan. Ini tidak tepat sasaran, ini pemborosan, seharusnya nggak dapat malah dapat," kata Febrio di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Kamis (25/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari sisi realisasi, kata Febrio penyaluran subsidi berbasis orang sama seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu Indonesia pintar (KIP), dan bantuan sosial (bansos) lainnya lebih baik dibandingkan penyaluran subsidi energi.
Baca juga: Masih Bisakah Harga BBM di RI Turun? |
Oleh karenanya pemerintah mengusulkan skema penyaluran subsidi energi pada tahun 2021 berbasis orang atau sama seperti program bansos.
Pengubahan skema penyaluran, dikatakan Febrio juga karena kurang efisien lantaran selalu menimbulkan masalah kurang bayar yang menjadi piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) setiap tahunnya.
Dari 40% kelompok masyarakat paling miskin, Dia menyebut baru sekitar 36,4% yang menikmati subsidi gas tabung 3 kg.
"Tetapi 40% terkaya malah menikmati hampir 40% dari total susbidi. Ini harus dibenerin, di-reform ini sesuatu yang harus dilakukan segera jangan ditunda lagi, ini harapan kita," kata Febrio.
Simak Video "Video: Polda Jambi Gerebek Pengoplos Gas Subsidi di Batanghari"
[Gambas:Video 20detik]