DPR Rapat soal Utang Pemerintah ke Pertamina, Ini Hasilnya

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 29 Jun 2020 14:55 WIB
Kantor Pertamina
Foto: Danang Sugianto/detikFinance
Jakarta -

Rapat Komisi VI dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati membahas pembayaran utang pemerintah menghasilkan sembilan kesimpulan. Kesimpulan dibacakan Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima di Komisi VI DPR Jakarta, Senin (29/6/2020).

Adapun kesimpulannya, pertama, Komisi VI menerima penjelasan utang pemerintah ke Pertamina sebesar Rp 45 triliun yang berupa selisih harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) solar dan BBM Jenis Khusus Penugasan (JBKP) premium tahun 2017 dan sebagian 2018, bukan termasuk cost of fund.

Kedua, Komisi VI akan membahas pencairan utang pemerintah ke BUMN tahun 2017 dan sebagian tahun 2018 kepada Pertamina pada rapat pleno Komisi VI sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM, sekaligus Komisi VI juga akan meminta pemerintah agar pembayaran kewajibannya dapat dilakukan dalam setiap tahun anggaran.

Ketiga, Komisi VI meminta Pertamina untuk menjelaskan roadpmap yang lebih detil terkait perubahan struktur organisasi termasuk sub holding. Sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi VI dapat lebih efektif.

Keempat, Komisi VI meminta Pertamina untuk membuat rencana pengembangan SDM yang lebih efektif dan sesuai dengan program reformasi perusahaan.

Kelima, Komisi VI meminta Pertamina untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan efisiensi melalui refinery lama maupun baru dan pengembangan produk-produk hilir yang terintegrasi.

Keenam, Komisi VI meminta Pertamina terkait pembentukan sub holding shipping agar dapat digunakan secara strategis untuk menumbuhkan dan meningkatkan kapabilitas industri perkapalan nasional.

Ketujuh, Komisi VI meminta Pertamina untuk memastikan distribusi BBM yang lebih handal dengan membangun infrastruktur penjualan (SPBU) dan storage distribusi yang memadai.

Kedelapan, Komisi VI meminta Pertamina meningkatkan lifting di sumur-sumur eksisting maupun baru termasuk mempercepat akuisisi.

Terakhir, Komisi VI meminta Pertamina memberikan jawaban tertulis dalam waktu 10 hari kerja atas pertanyaan anggota.



Simak Video "7 Utang Pemerintah ke BUMN, Totalnya Capai Rp 108,48 Triliun"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/eds)