Alex Noerdin soal CSR: Kenapa Dibesar-besarkan, Apa yang Salah?

Alex Noerdin soal CSR: Kenapa Dibesar-besarkan, Apa yang Salah?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 06 Jul 2020 15:46 WIB
Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2016). Rapat tersebut membahas persiapan Asian Games XVIII 2018. Lamhot Aritonang/detikcom.
Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin buka suara soal pelibatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) pada holding BUMN tambang. Persoalan CSR ini menjadi polemik usai debat panas Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir dan Direktur Utama Holding Tambang (MIND) atau PT Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak pada rapat pekan lalu.

Alex menjelaskan, masalah CSR ini dibahas usai debat panas. Ia kemudian mengaku bingung, lantaran ia tak tahu apa yang salah.

"Sebenarnya nggak ada masalah, pembicaraan awal yaitu pendalaman BUMN tambang. Kemudian karena ada dinamika seperti itu saya setop, break, dibuka lagi kemudian timbul CSR itu. Saya juga bingung kenapa ini dibesar-besarkan seperti itu apanya yang salah, di mana salahnya, di mana kelirunya," terangnya di Gedung Nusantara III Kompleks DPR MPR Jakarta, Senin (6/7/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan, pihaknya hanya ingin diundang untuk menyaksikan penyerahan tersebut. Ia menegaskan tidak meminta CSR.

"Kami cuma mengingatkan pada BUMN itu pada saat memberikan CSR yang katanya daftarnya ini-ini ke wilayahnya masing-masing. Mbok ya kami diundang untuk menyaksikan, bukan kita minta ya, nggak ada kata-kata saya minta," terangnya.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, hal itu memang fungsi DPR agar CSR lebih tepat sasaran. Apalagi, anggota lebih paham mengenai wilayahnya.

"Menyaksikan dan itu memang fungsi representasi DPR, fungsi DPR dan supaya lebih tepat sasaran. Karena kami anggota DPR di dapil sampai tingkat kelurahan, sampai tingkat desa tahu persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu saja, bukan kami minta kami yang bagiin, nggak seperti itu," paparnya.




(acd/ara)

Hide Ads